Kediri, Mataraman.net – Upaya perdamaian atau islah di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kini terancam gagal. Para sesepuh NU mengingatkan seluruh pihak agar tetap konsisten pada komitmen percepatan muktamar sebagai jalan keluar tunggal untuk mengakhiri dinamika organisasi.
Hal itu menyusul munculnya pernyataan sejumlah tokoh PBNU yang dinilai tidak sejalan dengan semangat rekonsiliasi. Sebelumnya, rapat konsultasi Syuriyah PBNU bersama para Mustasyar di Pondok Pesantren Lirboyo pada 25 Desember 2025 telah menyepakati percepatan muktamar.
Namun, sehari setelahnya, Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar menyatakan bahwa kepemimpinan Pj Ketua Umum KH Zulfa Musthofa masih sah. Selain itu, Gus Yahya Kholil Staquf juga menegaskan posisi Amin Said Husni sebagai Sekretaris Jenderal.
Juru bicara para sesepuh NU, KH Oing Abdul Muid atau Gus Muid, menyatakan pernyataan-pernyataan tersebut berpotensi memperpanjang polemik. Ia menekankan agar semua elemen kembali pada hasil kesepakatan Lirboyo.
“Sesepuh NU berharap semua pihak tetap berpegang pada kesepakatan islah yang diwujudkan dengan menggelar muktamar bersama, bukan justru saling mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan semangat tersebut,” ujar Gus Muid dalam keterangan resminya, Minggu (4/1/2026)
Gus Muid menjelaskan sesuai rekomendasi Musyawarah Kubro, muktamar harus dilaksanakan secepat-cepatnya atau paling lambat sebelum keberangkatan jemaah haji tahun 2026. Menurutnya, langkah cepat ini diperlukan agar proses islah tidak terganggu oleh kepentingan lain atau “masuk angin”.
Perihal kemungkinan adanya pertemuan ulang antar-sesepuh untuk menengahi situasi ini, Gus Muid mengungkapkan saat ini belum ada rencana tersebut. Ia mengatakan bahwa peran para sesepuh dirasa sudah cukup dalam mengantar organisasi menuju pintu islah, mengingat kondisi fisik mereka yang terbatas.
“Rasanya apa yang dilakukan beliau-beliau sudah cukup. Mengantar sampai terwujud islah. Mereka sudah sangat sepuh, kondisi fisiknya terbatas, sehingga kita tidak pantas terus membebani,” tuturnya.
Kendati demikian, para sesepuh telah menyiapkan langkah antisipasi jika jalur damai ini menemui jalan buntu. Jika islah tidak terealisasi dalam batas waktu yang ditentukan, merujuk pada hasil Musyawarah Kubro 21 Desember 2025.
“Maka kewenangan penyelenggaraan Muktamar ke-35 diminta untuk diserahkan kepada Mustasyar PBNU,” tegasnya.
Gus Mu’id melanjutkan jika mandat tersebut tidak diberikan, maka opsi terakhir adalah penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa (MLB). Langkah konstitusional ini akan diambil jika mendapatkan dukungan dari 50 persen ditambah satu Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Indonesia.
Para sesepuh berharap seluruh elemen organisasi tetap menjunjung tinggi kebijaksanaan demi menjaga marwah dan keutuhan jamiah.
“Tidak lain untuk persatuan, dan marwah jam’iyah demi menjaga keutuhan Nahdlatul Ulama,” tandasnya.(bahr/red)
Sesepuh NU, Komitmen Islah, Percepatan Muktamar, Marwah Organisasi,
