Tulungagung, Mataraman.net – Ruang sidang Pengadilan Tipikor Surabaya benar‑benar memanas pada persidangan hari Selasa (10/11/ 2026) kemarin. Pasalnya, keterangan dua saksi ahli yang dihadirkan Tim Pembela Terdakwa justru menawarkan sudut pandang yang berbeda dari kerangka dakwaan yang dibangun oleh JPU KPK.
Pada persidangan kemarin, Tim Pembela Terdakwa menghadirkan dua saksi ahki dari Universitas Airlangga yakni Ahli Hukum Administrasi Negara, Dr. Emanuel Sudjatmiko dan Ahli Hukum Pidana Prof. Dr. Nur Basuki Minarno.
Pengamat Hukum di Tulungagung, Hery Widodo mengatakan, saksi ahli administrasi negara memberikan penjabaran terkait surat pernyataan yang dipermasalahkan KPK. Sesuai penjabarannya, surat pernyataan itu tidak bisa dijadikan dasar untuk langsung memaksa atau memberhentikan seorang ASN sesuai .
“Sesuai penjelasannya, pengunduran diri ASN baru sah jika yang bersangkutan benar-benar mengajukan permohonan mundur atas kemauannya sendiri,” kata Hery Widodo, Kamis (12/11/2026).
Selain itu, Dr. Emanuel juga menegaskan, kepala daerah memegang kewenangan menentukan arah kebijakan daerah. Namun yang memegang, mengelola, serta mempertanggungjawabkan anggaran APBD adalah para Kepala OPD selaku pengguna anggaran.
Hal ini sejalan dengan pandangan Hery Widodo karena sejatinya kepapa daerah tidak memegang langsung anggaran daerah. Mengingat setiap pengeluaran harus mengacu pada DPA dan asas spesialitas belanja.
“Artinya, tanggung jawab administrasi atas pengelolaan dana daerah jatuh kepada OPD, bukan kepada Kepala Daerah. Jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan anggaran, maka yang bertanggung jawab adalah pejabat pengguna anggaran di OPD,” ungkapnya.
Selain itu, pernyataan Guru Besar UNAIR, Prof. Dr. Nur Basuki Minarno juga menarik perhatian dengan menguraikan satu per satu unsur‑unsur delik tindak pidana korupsi. Mulai dari subjek pelaku sebagai ASN atau penyelenggara negara, unsur melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, hingga niat untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Menariknya, Prof. Basuki menegaskan, pemaksaan tidak dapat dinyatakan ada hanya karena seseorang merasa tertekan. Terdapat unsur tertentu yang harus terpenuhi agar perbuatan bisa disebut pemaksaan, seperti harus ada tekanan yang nyata, tegas, dan lugas sehingga orang tersebut benar‑benar tidak lagi memiliki pilihan lain.
“Dengan demikian, kalau orang tersebut masih punya pilihan untuk menerima atau menolak, maka belum bisa disebut telah dipaksa,” tegasnya.
Prof. Basuki juga membedakan secara tegas antara pemberian suap, gratifikasi, serta berbagai bentuk keterlibatan seseorang dalam tindak pidana. Penjelasan ini menawarkan sudut pandang yang berbeda dari kerangka dakwaan yang dibangun oleh JPU KPK.
Dua ahli besar dari UNAIR ini menyampaikan pandangan masing ‑ masing yang menghasilkan benturan argumen yang sangat jelas terlihat. Secara admonistrasi negara, terdapat batasan kewenangan dan tanggung jawab jabatan, sedangkan dari sisi pidana, setiap unsur kesalahan harus dapat dibuktikan secara ketat dan sistematis.
“Saat ini peran krusial ada di pundak Majelis Hakim untuk menimbang, menilai, dan memutus mana yang menjadi fakta hukum yang sah dari seluruh keterangan dua ahli ini. Jawabannya akan menentukan arah masa depan perkara besar ini,” pungkasnya. (sal/red)
