Tulungagung, Mataraman.net – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Desa Sembon, Kecamatan Karangrejo, pada Rabu (11/11/2026). Warga yang hadir turut memanfaatkan berbagai fasilitas seperti pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Kepala Bapenda Kabupaten Tulungagung, Dra. Imro’atul Mufidah, MSi mengatakan kegiatan ini bukan sekadar sarana sosialisasi. Melainkan wujud komitmen nyata pemerintah dalam mendekatkan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Kegiatan FKP ini membahas tiga hal penting meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Daerah Tahun 2026. Mengingat kepatuhan pajak adalah kontribusi nyata masyarakat dalam menopang pembangunan daerah.
”FKP ini kami hadirkan sebagai ruang edukasi, dialog terbuka, serta bentuk pendekatan pelayanan publik secara langsung ke tingkat desa,” kata Imro’atul Mufidah, Kamis (12/11/2026).
Melalui sesi pemaparan dan tanya jawab, warga memperoleh informasi mulai dari mekanisme perpajakan, tertib identifikasi kendaraan, hingga aspek perlindungan hukum bagi pengguna jalan. Bahkan Bapenda Tulungagung turut menyerahkan apresiasi kepada enam Wajib Pajak Patuh.
Hal ini sebagai bentuk penghormatan atas kedisiplinan warga dan diharapkan mampu memicu motivasi serta menginspirasi masyarakat. Terutama agar masyarakat tetap taat dan tepat waktu dalam melakukan membayar pajak.
“Kami menyerahkan apresiasi khusus kepada enam Wajib Pajak yang patuh agar memicu motivasi dan menginspirasi masyarakat lainnya,” ujarnya.
Selain kegiatan FKP, warga Desa Sembon dan sekitarnya turut memanfaatkan ragam layanan terpadu yang dihadirkan Bapenda Tulungagung. Diantaranya seperti pembayaran PBB-P2 dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Selain itu, turut dihadirkan konsultasi dan asistensi SPT Tahunan oleh KPP Pratama, Servis kendaraan bermotor gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, layanan administrasi kependudukan, dan layanan Pegadaian.
“Kehadiran layanan terpadu ini untuk memberikan kemudahan, kepraktisan, serta efisiensi waktu bagi masyarakat dalam mengakses hak-hak pelayanan publik,” pungkasnya.
Melalui rangkaian kegiatan ini, Bapenda Tulungagung optimis budaya tertib pajak di tengah masyarakat akan semakin mengakar, seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (sal/red)
