Tulungagung, Mataraman.net – Pemerintah Kabupaten Tulungagung bersama DPRD Tulungagung akhirnya menyepakati dalam rapat paripurna Rancangan Peraturan Darah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029.
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo mengaku fokus tahun pertama dan tahun kedua soal infrastruktur. Pasalnya, ia mendapatkan keluhan dari banyak masyarakat tentang kondisi infrastruktur yang mengalami rusak parah.
“Dalam tahun pertama dan kedua menurut kami infrastruktur yang diperlukan oleh masyarakat di seluruh Tulungagung hampir 60% infrastruktur kita kondisinya sangat parah,” ujar Gatut Sunu usai rapat paripurna di Ruang Graha Wicaksana DPRD Tulungagung, Rabu (20/8/2025).
Bupati menerangkan tidak memungkiri bahwa hampir semua masyarakat Tulungagung mengeluhkan terkait infrastruktur yang saat ini kondisinya sedang rusak. Oleh karena itu ia berusaha untuk mengajukan ke pemerintah pusat.
Gatut mengaku bahwa kekuatan anggaran APBD Tulungagung terbatas. Sehingga ia sering keluar kota bukan untuk pelesir, akan tetapi dalam rangka mengkomunikasikan agar Tulungagung ini bisa mendapatkan anggaran lebih.
“Agar kami bisa membangun sarana prasarana yang kami butuh anggaran banyak kami berusaha untuk bisa mengkomunikasikan dengan semua partai semua elemen yang ada di pusat gar bisa membantu,” tambahnya.
Politikus Partai Gerindra ini menerangkan seluruh elemen menyetujui proses Ranperda RPJMD, ini membuktikan bahwa kerja sama yang baik. Bersama Wabup, Sekda, serta OPD yang berada di eksekutif serta legislatif berjalan baik.
Gatut tak lupa meminta doa agar bisa menjalankan amanah, merealisasikan pembangunan di Kota Marmer ini sesuai tepat waktu. Tujuannya agar dinikmati bersama masyarakat.
“Doakan berjalan lancar, baik, amanah tidak menyalahi konstitusi untuk masyarakat Tulungagung. Prioritas fokus tadi sudah saya sampaikan sesuai yang dibacakan yang paling utama harus bisa kami laksanakan soal insfratruktur,” tandasnya.
Sementara, pandangan akhir dari legislatif salah satunya dari Sekretaris Fraksi Partai NasDem Tulungagung, Rizky Ranisa Nur’atma yang mewakili Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, dan Demokrat. Terhadap Ranperda RPJMD Kabupaten Tulungagung, sebagai Fraksi NasDem berpandangan bahwa RPJMD Kabupaten Tulungagung wajib sebagai acuan atau dasar perencanaan selama 5 tahun ke depan.
Selanjutnya, Fraksi NasDem berharap adanya RPJMD Kabupaten Tulungagung dijadikan dasar melaksanakan semua bentuk program kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung. Selanjutnya dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Tulungagung selama periode 2025-2029.
“Berdasarkan hal tersebut ada kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana wajib tidak dilaksanakan,” ujar Rizky Ranisa Nur’atma.
Pihaknya juga berpandangan, mengingat APBD Tulungagung yang terbatas, Fraksi NasDem mengharapkan semua kegiatan yang menyangkut anggaran harus sesuai RPJMD. (bahr/red)
