Tulungagung, Mataraman.net – Forum Komunikasi Publik (FKP) bertema PKB-BBNKB dan Pajak Daerah Tahun 2026 digelar di Balai Desa Padansari, Kecamatan Ngunut, Kamis (21/5/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah daerah, Jasa Raharja, hingga kepolisian untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan perpajakan dan administrasi kendaraan bermotor.
Mini talkshow yang dimoderatori pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tulungagung itu menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban pajak daerah, perlindungan korban kecelakaan lalu lintas, serta pentingnya legalitas kendaraan bermotor.
Narasumber pertama, Sakina Usman, SH, MH membawakan materi bertajuk Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah 2026. Dalam pemaparannya, ia menyoroti implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang mulai mengubah struktur pengelolaan pajak daerah, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Ia menjelaskan, optimalisasi pajak daerah menjadi salah satu sumber utama pendapatan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Menurutnya, kesadaran masyarakat membayar pajak tepat waktu sangat berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam membiayai infrastruktur, pendidikan, hingga layanan kesehatan.
Selain itu, isu digitalisasi pelayanan pajak juga menjadi perhatian dalam forum tersebut. Saat ini pemerintah daerah terus mendorong sistem pembayaran pajak berbasis elektronik guna mempermudah masyarakat dan menekan praktik percaloan.
Materi berikutnya disampaikan Kepala Cabang PT Jasa Raharja Kediri, Nur Asnawi Azis, S.E, mengenai tugas pokok dan fungsi Jasa Raharja. Ia menjelaskan bahwa Jasa Raharja memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan melalui santunan yang bersumber dari dana SWDKLLJ yang dibayarkan bersamaan dengan pajak kendaraan bermotor.
Dalam paparannya, Nur Asnawi Azis menekankan pentingnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan karena berkaitan langsung dengan perlindungan asuransi kecelakaan lalu lintas. Ia juga menyinggung tingginya angka kecelakaan kendaraan roda dua yang masih mendominasi di berbagai daerah, termasuk Jawa Timur.
Menurut data nasional Korps Lalu Lintas Polri, kecelakaan lalu lintas masih didominasi usia produktif dan pengendara sepeda motor. Karena itu, edukasi keselamatan berkendara dan kelengkapan administrasi kendaraan dinilai menjadi faktor penting untuk menekan risiko kecelakaan.
Sementara itu, Bripka Samsul Hadi, SH membawakan materi Sosialisasi REGIDENT RANMOR atau registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Ia menjelaskan bahwa registrasi kendaraan bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga berkaitan dengan legalitas kepemilikan, pengawasan kendaraan, hingga pencegahan tindak kriminal.
Dalam sosialisasinya, masyarakat diimbau segera melakukan balik nama kendaraan setelah transaksi jual beli untuk menghindari persoalan hukum maupun tunggakan pajak. Selain itu, kepolisian juga mengingatkan pentingnya penggunaan pelat nomor resmi dan kelengkapan surat kendaraan sebagai bagian dari tertib berlalu lintas.
Kegiatan FKP tersebut diikuti masyarakat, perangkat desa, dan sejumlah unsur pelayanan publik. Selain menjadi forum sosialisasi, kegiatan itu juga dimanfaatkan warga untuk berkonsultasi langsung terkait pajak kendaraan, layanan Jasa Raharja, hingga administrasi kendaraan bermotor. (sna/red)
