Kediri, Mataraman.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri menegaskan komitmennya terhadap pembangunan yang inklusif dan berpihak kepada semua lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan. Penegasan ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Kelompok Rentan.
Mengambil tema ‘Memperkuat Peran Kelompok Rentan dalam Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Kediri’ atas inisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pemkab Kediri bekerja sama dengan SuaR Indonesia (Suara Perempuan dan Anak Rentan).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kediri, Mohamad Solikin, dalam sambutannya menekankan bahwa forum ini penting untuk mencegah adanya warga yang tertinggal dari proses pembangunan.
“Pembangunan adalah milik bersama, tanpa memandang kondisi sosial ekonomi maupun latar belakang,” papar Mohamad Solikin dikutip pewarta, Selasa (14/10/2025).
Menurutnya momen ini menjadi wadah strategis untuk memastikan partisipasi kelompok rentan—meliputi perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat marginal—dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Solikin berharap hasil dari Musrenbang Tematik ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang inklusif, tepat sasaran, dan selanjutnya diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Bahkan menjadi masukan untuk Musrenbang di tingkat provinsi dan nasional,” paparnya.
Tak hanya itu, Sekda menyoroti pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTKS) agar kebijakan dan program bantuan yang digulirkan pemerintah dapat benar-benar berbasis data dan akurat.
Sebagai wujud nyata keberpihakan, Solikin mencontohkan program unggulan Pemkab Kediri, yaitu Sekolah Rakyat (Boarding School) bagi warga miskin. Program ini adalah langkah konkret untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi.
“Yaitu memastikan kehadiran pemerintah melalui kebijakan yang adil dan berkelanjutan,” pungkasnya. (bahr/red)
