Tulungagung, Mataraman.net – Debat publik pertama Pilkada Tulungagung selain memaparkan visi misi juga menjawab beragam persoalan di berapa bidang. Pasangan calon (paslon) Maryoto Birowo dan Didik Girnoto Yekti (Mardinoto) menerangkan bahwa reformasi birokrasi pemerintah di mulai dari desa.
Calon Wakil Bupati Tulungagung Didik Girnoto Yekti mengatakan akan meningkatkan SDM bagi birokrasi ASN yang akan melayani masyarakat. ASN yang akan melayani masyarakat akan dioptimalkan untuk menghadapi globalisasi.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!“Pelayanan harus kita tingkatkan berangkat mulai dari desa. Untuk itu bagi ASN harus kita adakan pelatihan dan kita juga akan memberi pelayanan yang akuntabel,” ujar Didik Girnoto Yekti, Sabtu, 26 Oktober 2024.
Pertanyaan tersebut menjawab tema reformasi birokrasi yang mana pemerintah diharapkan senantiasa hadir dalam setiap pelayanan publik bagi masyarakat di era digital saat ini transformasi digital.
Pasalnya telah menjadi kebutuhan yang mendesak bagi sektor publik pemerintah daerah diharapkan mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik pertanyaannya.
Termasuk upaya dalam melakukan percepatan reformasi birokrasi melalui digitalisasi pelayanan publik untuk mewujudkan Tulungagung smart city.
Sementara Maryoto mengatakan
dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, digitalisasi sangat diperlukan dalam pemerintah Mengapa demikian karena digitalisasi. Maka memudahkan akan mempercepat satu proses pengerjaan maupun proses daripada aktivitas dalam penyelesaian pekerjaan maupun dalam pelayanan masyarakat.
“Digitalisasi tersebut maka yang jelas akan memperpendek mempercepat terhadap penyelesaian pekerjaan dan sekaligus akan mempersempit akan memangkas dari birokrasi,” ujar Maryoto.
Maryoto menambahkan reformasi birokrasi mengaku adalah suatu proses percepatan dalam rangka sebuah penyelesaian pekerjaan. Hal tersebut Mengingat bahwa dengan sistem digitalisasi penyelesaian pekerjaan baik mengenai satu proses proses sinkronisasi koordinasi dengan institusi yang sejawat maupun dengan institusi atas.
“Termasuk dengan pemerintah pusat akan lebih mudah hingga kebawah instruksi-instruksi lebih cepat,” tandasnya. (mad)
