Sidoarjo, Mataraman.net – Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo kini memasuki agenda sidang ke-10 di Pengadilan Tipikor Surabaya pada Selasa (10/11/2026). Saksi Ahli Administrasi Negara yang dihadirkan pada persidangan memberikan penjelasan terkait surat pernyataan yang dibuat untuk Kepala OPD di Tulungagung.
Selama jalannya persidangan, Tim Kuasa Hukum Terdakwa mendalami berbagai aspek hukum administrasi negara, khususnya terkait kedudukan hukum (legal standing), kualifikasi yuridis atas fakta integritas, hingga batasan antara tanggung jawab jabatan (officers’ liability) dan tanggung jawab pribadi (personal liability).
Menanggapi hal itu, saksi Ahli Administrasi Negara Dr. Emanuel Sudjatmiko mengatakan, fakta integritas pada dasarnya merupakan pernyataan atau janji diri seorang pejabat untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan serta menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Sedangkan kalau surat pernyataan adalah bentuk pernyataan diri mengenai suatu fakta atau kesanggupan tertentu,” kata Dr. Emanuel Sudjatmiko.
Namun, penandatanganan dokumen-dokumen tersebut harus didasari oleh kesadaran pribadi tanpa adanya unsur paksaan. Apabila surat pernyataan dibuat di bawah tekanan atau paksaan dari pihak atasan, maka tindakan itu dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang.
Kendati demikian, dia menegaskan bahwa penandatanganan yang dilakukan tanpa dasar mekanisme peraturan perundang-undangan tidak serta-merta dapat dijadikan dasar hukum mutlak untuk memberhentikan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Pemberhentian seorang pejabat tetap harus merujuk pada prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan semata-mata atas dasar tekanan atau penafsiran sepihak,” jelasnya.
Dr. Emanuel juga menegaskan, suatu pelanggaran administrasi atau penyalahgunaan wewenang harus dilihat secara objektif. Terutama harus dilakukan berdasarkan unsur ada atau tidaknya motivasi kepentingan pribadi.
Apabila suatu kebijakan atau tindakan terdapat unsur motivasi pribadi atau pencampuran kewenangan (detournement de pouvoir) untuk keuntungan pribadi maupun pihak lain, maka hal itu dapat bergeser menjadi tanggung jawab pribadi.
“Sebaliknya, jika tindakan itu murni dalam rangka menjalankan kebijakan dan sesuai dengan prosedur administratif yang sah, maka pertanggungjawabannya melekat pada jabatan atau institusi,” ungkapnya.
Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, penyelenggara negara dilarang mengambil keputusan atau tindakan yang memiliki konflik kepentingan pribadi maupun golongan tertentu dalam pelaksanaannya.
​Ahli juga menyebutkan bahwa segala bentuk kebijakan atau penggunaan wewenang yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan demi kepentingan pribadi, keluarga, atau atasan merupakan bentuk pelanggaran administratif dan hukum yang serius.
“Saya kira semua orang sudah tahu, karena di dalam Undang-Undang Nomor 30 itu juga tidak boleh ada konflik interest seperti itu. Berarti kalau ada konflik kepentingan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya. (sal/red)
