Sidoarjo, Mataraman.net – Persidangan kasus dugaan korupsi Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya pada Selasa (10/11/2026). Persidangan ini menghadirkan Saksi Ahli Pidana yang menegaskan, pemerasan harus dibuktikan secara jelas di persidangan.
Selama persidangan, tim Kuasa Hukum Terdakwa mempertanyakan terkait interpretasi Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Merespon hal ini, Saksi Ahli Pidana dari Universitas Airlangga Prof. Dr. Nur Basuki Minarno menjelaskan bahwa Pasal 12 huruf e mengatur tentang tindak pidana pemerasan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu.
Unsur ‘Memaksa’ dalam pasal ini harus diartikan sebagai adanya tekanan konkret, baik secara fisik maupun psikis. Selain itu juga harus ada hubungan kausal yang jelas antara tekanan tersebut dengan penyerahan barang atau uang oleh pihak yang tertekan kepada pihak yang menekan.
“Apabila penyerahan dilakukan sebelum adanya tekanan, atau didasarkan pada rasa takut subjektif tanpa tindakan lugas, maka unsur pemerasan tidak terpenuhi,” kata Prof. Dr. Nur Basuki Minarno dalam persidangan.
Selain itu, Prof. Basuki membeberkan, ada batasan yang sangat tipis antara tindak pidana pemerasan dalam jabatan dan penyuapan (suap). Apabila penyerahan uang dilakukan secara sukarela dengan maksud agar pejabat itu melakukan sesuatu yang bertentangan, perbuatan itu bergeser makna menjadi penyuapan.
Selain itu, terkait keberadaan surat pernyataan diluar adanya pakta integritas yang dibuat oleh pejabat atau ASN, Prof. Basuki menerangkan jika hal itu berkaitan dengan diskresi kepala daerah. Mengingat Kepala daerah memiliki kewenangan diskresi untuk mengambil kebijakan faktual demi kelancaran pemerintahan.
“Untuk menilai apakah surat pernyataan itu merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan atau alat memaksa, harus dilihat latar belakang pembuatannya serta diuji melalui Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB),” ungkapnya.
Ataa dasar itu, Prof. Basuki menegaskan, pemanfaatan wewenang untuk meminta sejumlah uang atau barang kepada bawahan harus dibuktikan melalui wujud nyata adanya paksaan, bukan sekadar asumsi rasa takut dari pihak pemberi. Maka, penting untuk melakukan pembuktian yang lugas dan objektif selama jalannya persidangan.
Dia juga mengingatkan agar penegak hukum tidak serta-merta menyimpulkan adanya unsur pemerasan hanya berlandaskan alasan “takut dipindah” atau “takut dicopot jabatannya” oleh atasannya. Pembuktian unsur memaksa harus bersifat objektif dan dapat diuji secara transparan.
“Pemberian yang dilakukan secara sukarela atau tanpa adanya ancaman, tekanan psikologis, serta penyalahgunaan wewenang tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai pemerasan atau gratifikasi,” pungkasnya. (sal/red)
