Tulungagung, Mataraman.net – Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) diberhentikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tulungagung, akibat sering bolos kerja karena terlilit hutang.
Kabid Pembinaan, Evaluasi Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur, BKPSDM Tulungagung, Laope Pinnega mengatakan terdapat lima ASN yang dipecat. Mereka meliputi tiga pegawai negeri sipil (PNS) dan dua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.
“Sejak bulan Januari sampai Oktober 2026, ada sebanyak lima ASN yang sudah diberhentikan,” kata Laope Pinnega, Selasa (10/11/2026).
Lima orang ASN yang diberhentikan itu dikarenakan sering atau terlalu lama tidak masuk kerja atau bolos kerja. Padahal, lima ASN ini sudah menjabat cukup lama mulai dari lima tahun dan bahkan ada yang sudah bertugas selama 16 tahun.
Laope menyebut, tiga orang PNS yany dipecat ini sebelumnya berstatus sebagai staf pada perangkat daerah. Prosedur tegas ini dilakukan mengingat mereka sudah tidak masuk kerja secara berturut-turut dan cukup lama.
“Ketidakhadiran mereka untuk bekerja sebenarnya bervariasi, namun cukup lama. Ada yang 30 hari absen bahkan hingga 100 hari bolos kerja,” ungkapnya.
Lima orang ASN yang bermasalah itu telah diberhentikan sesuai prosedur setelah meminta rekomendasi kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Setelah BKN memberikan lampu hijau, lima orang ASN itu langsung diberhentikan.
Sesuai informasi yang didapat, ada beberapa alasan yang melatarbelakangi ASN itu nekat bolos kerja. Diantaranya ada masalah ekonomi, masalah keluarga bahkan hingga terlilit hutang yang cukup banyak, sehingga takut untuk bekerja.
“Alasannya macam-macam, ada yang hutangnya banyak, ada yang masalah keluarga. Tetapi rata-rata mereka mencari kerja di luar,” jelasnya.
Meski begitu, Laope mengaku, terdapat salah satu PNS yang mengajukan banding ke BKN agar tidak diberhentikan. Namun setelah PNS itu terbukti bersalah, banding yang diajukan oleh PNS itu justru langsung ditolak oleh BKN.
“Ada satu yang kemarin mengajukan banding ke BKN. Hasilnya BKN menolak pengajuan banding itu,” pungkasnya. (sal/red)
