Tulungagung, Mataraman.net – Pemkab Tulungagung meminta setiap kepala desa di Tulungagung agar menyelaraskan program di tahun 2027 dengan program yang dijalankan Pemerintah Pusat. Salah satunya termasuk merumuskan program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.
Kegiatan Jogo Tulungagung, Jogo Kedungwaru ini digelar di Taman Cemoro Barong, Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung. Kegiatan yang diinisiasi Camat Kedungwaru itu turut dihadiri Forkopimcam Kedungwaru, Kepala Dinsos, Kepala DPMD, Kepala Dispendukcapil, unsur TNI/Polri, seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Kedungwaru serta tokoh agama setempat.
Camat Kedungwaru, Eko Hery Susanto mengapresiasi dan berterima kasih kepada para kepala desa beserta jajaran yang telah hadir dan membantu kelancaran kegiatan sosialisasi program pemerintah pada kegiatan Jogo Tulungagung, Jogo Kedungwaru.
Kegiatan ini diharapkan bisa menyelaraskan antara program di desa-desa dengan program Pemerintah Daerah atau bahkan Pemerintah Pusat. Melalui sosialisasi ini, Eko berharap program pemerintah tersebut dapat disukseskan dengan baik.
“Selanjutnya, arahan lebih lanjut mengenai program ini nantinya akan disampaikan langsung oleh Plt Bupati Tulungagung,” kata Eko Hery Susanto, Minggu (25/10/2026).
Sementara itu, Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, serta para tokoh masyarakat dalam menjalankan program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Selain itu, dia juga menegaskan, para pemimpin di tingkat lokal memegang peran strategis untuk mengarahkan dan membimbing masyarakat agar sejalan dengan irama kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
​”Mari kita pahami bagaimana irama Pemerintah Pusat yang sekarang. Kita sudah terbiasa mengikuti dan menyesuaikan. Kalau kita tidak mengikuti irama pemerintah yang sekarang, kita akan tertinggal,” kata Ahmad Baharudin.
Melalui arahannya, Baharudin mendorong agar setiap desa mampu merumuskan program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga. Termasuk menggerakkan kembali semangat gotong royong di setiap lingkungan.
Di tahun 2027, masing-masing Pemerintah Desa juga diminta untuk mengusulkan program pembangunan infrastruktur. Mengingat program pembangunan infrastruktur itu menjadi program dengan peminat tertinggi sesuai hasil survey kepada masyarakat.
“Selain itu, kami juga meminta setiap kepala desa agar mengusulkan nama-nama anak putus sekolah untuk nantinya ditampung di Sekolah Rakyat. Ini upaya kami untuk mengentaskan kemiskinan,” pungkasnya. (sal/red)
