Tulungagung, Mataraman.net – Sebanyak 110 guru asal Kabupaten Tulungagung berangkat menuju Gedung DPR RI Jakarta untuk mengikuti aksi penyampaian aspirasi terkait kesejahteraan dan kesetaraan status guru, Selasa (19/5/2026). Aksi nasional tersebut dijadwalkan berlangsung pada 20 Mei 2026 dan diikuti sejumlah organisasi profesi guru dari berbagai daerah.
Ketua Pengurus Daerah Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PD PGSI) Tulungagung, Nur Qomarudin, mengatakan rombongan diberangkatkan menggunakan dua armada bus menuju Jakarta.
“Kami berangkat bersama 110 guru menggunakan dua bus menuju Gedung DPR RI,” ujarnya.
Menurutnya, aksi tersebut akan diikuti sembilan organisasi profesi guru. Para peserta membawa sejumlah tuntutan, terutama terkait kesetaraan kesejahteraan dan penghapusan dikotomi status guru.
“Baik guru swasta, honorer, PPPK paruh waktu, PPPK penuh waktu maupun guru PNS memiliki kewajiban yang sama. Maka jangan ada lagi dikotomi, cukup ada Guru Indonesia,” jelas Qomarudin.
Selain menuntut kesetaraan nasib dan kesejahteraan guru swasta, massa aksi juga mendorong pembenahan regulasi agar seluruh guru memperoleh perlindungan dan kepastian status yang lebih adil.
Salah satu peserta aksi asal Tulungagung, Farikh Ahsan, mengatakan keikutsertaannya dalam demonstrasi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap nasib guru swasta yang selama ini dinilai kurang mendapatkan perhatian.
“Kami datang bukan untuk membuat kegaduhan, tetapi untuk menyampaikan aspirasi. Guru swasta juga memiliki peran besar dalam mencerdaskan bangsa, sehingga sudah seharusnya mendapatkan kesejahteraan dan penghargaan yang layak,” ujar Farikh, Selasa (20/5/2026).
Sementara itu, Pengurus Besar Persatuan Guru Inpassing Nasional (PB PGIN) menyatakan tidak menginstruksikan anggotanya untuk mengikuti aksi tersebut. Sikap itu disampaikan melalui hasil musyawarah pengurus besar organisasi.
Plt Ketua Umum PB PGIN, Deni Subhani, M.Pd.I., mengatakan pihaknya tidak melarang organisasi profesi lain menggelar aksi, namun memilih fokus mengawal agenda organisasi bersama Kementerian Agama.
“PB tidak mengirimkan atau menginstruksikan untuk ikut aksi 20 Mei 2026. Namun PB PGIN juga tidak melarang organisasi profesi lain untuk mengadakan aksi tersebut,” ujarnya dalam keterangan resmi.
PB PGIN juga mempertimbangkan pelaksanaan Asesmen Sumatif Akhir Semester (ASAS) genap 2026 yang sedang berlangsung di sejumlah sekolah dan madrasah.
Selain itu, organisasi tersebut menyebut masih mengawal hasil audiensi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama pada 9 Februari 2026 serta rekomendasi Simposium Nasional 29 April 2026.
PB PGIN menegaskan apabila terdapat anggota yang tetap mengikuti aksi di Jakarta, maka keikutsertaan tersebut merupakan keputusan pribadi di luar tanggung jawab organisasi.
“Bagi anggota PGIN yang ikut aksi 20 Mei 2026 di luar tanggung jawab organisasi dan itu murni pribadi,” tegas Deni Subhani. (sna/red)
