Tulungagung, Mataramana.net – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung Ahmad Baharuddin menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan serapan anggaran serta pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) secara lebih terarah dan produktif. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung terkait rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Ahmad Baharuddin menyatakan evaluasi terhadap SiLPA menjadi perhatian utama pemerintah daerah, terutama dalam memastikan perencanaan anggaran ke depan lebih presisi dan tepat sasaran. Menurutnya, peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sangat krusial dalam merancang program yang tidak hanya terserap secara maksimal, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami akan melakukan pengkajian ulang terhadap SiLPA agar perencanaan ke depan lebih matang. Serapan anggaran harus selaras dengan kebutuhan riil masyarakat, khususnya pada sektor-sektor prioritas,” ujarnya.
Ia menegaskan, fokus utama penggunaan anggaran ke depan diarahkan pada penguatan infrastruktur dan layanan kesehatan. Pada sektor infrastruktur, pemerintah daerah akan memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jalan, drainase, serta sarana penunjang konektivitas antarwilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Sementara di bidang kesehatan, Ahmad Baharuddin mendorong percepatan capaian Universal Health Coverage (UHC) agar seluruh masyarakat Tulungagung memperoleh akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Peningkatan fasilitas kesehatan, ketersediaan obat-obatan, serta penguatan sarana dan prasarana menjadi bagian dari langkah strategis yang akan ditempuh.
“Kesehatan dan infrastruktur adalah kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, setiap rupiah anggaran harus diarahkan untuk memastikan dua sektor ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawal perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Rekomendasi yang diberikan DPRD, menurutnya, menjadi masukan konstruktif untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan ke depan.
Pemerintah Kabupaten Tulungagung, lanjutnya, berkomitmen meningkatkan kualitas perencanaan melalui penyelarasan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sehingga program prioritas dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Dengan langkah tersebut, diharapkan serapan anggaran tidak hanya tinggi secara administratif, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara konkret, terutama melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan layanan kesehatan yang inklusif. (sna/red)
