*)Oleh: Imam Mustakim
Sekretaris DPD Partai NasDem Kab Tulungagung, Waketum DPP Petani NasDem dan Pemerhati Ekonomi dan Kebijakan Publik.
Restorasi, Mataraman.net – Dalam dinamika perekonomian yang terus bergejolak, pemerintah kerap dihadapkan pada dilema klasik, menahan harga demi menjaga daya beli masyarakat atau menyesuaikan harga demi menjaga keberlanjutan fiskal dan ekonomi jangka panjang. Pilihan ini bukan sekadar persoalan teknis kebijakan, melainkan juga menyangkut dimensi sosial, politik, dan moral yang kompleks.
Di satu sisi, menjaga stabilitas harga terutama pada komoditas strategis seperti bahan bakar, listrik, dan pangan merupakan langkah penting untuk melindungi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Lonjakan harga secara tiba-tiba dapat memicu inflasi yang tidak terkendali, menurunkan daya beli, serta memperlebar ketimpangan ekonomi. Dalam konteks ini, intervensi pemerintah melalui subsidi atau pengendalian harga menjadi instrumen yang sering digunakan.
Namun di sisi lain, kebijakan menahan harga seringkali membawa konsekuensi berat terhadap keberlanjutan fiskal negara. Beban subsidi yang membengkak dapat menggerus anggaran pembangunan, mengurangi ruang fiskal untuk sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam jangka panjang, ketergantungan pada subsidi justru dapat menciptakan distorsi ekonomi, melemahkan efisiensi pasar, serta menghambat investasi.
Lebih jauh lagi, kebijakan harga yang tidak mencerminkan kondisi pasar juga berpotensi menimbulkan moral hazard. Konsumsi energi yang berlebihan, penyalahgunaan subsidi, hingga ketidaktepatan sasaran menjadi masalah yang kerap muncul. Alih-alih membantu kelompok rentan, subsidi justru dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak.
Di titik inilah pentingnya keseimbangan antara kepentingan jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang. Pemerintah tidak bisa semata-mata berfokus pada stabilitas harga tanpa mempertimbangkan kesehatan fiskal. Sebaliknya, penyesuaian harga juga tidak boleh dilakukan secara gegabah tanpa mitigasi dampak sosial.
Solusi yang dapat ditempuh adalah melalui kebijakan yang lebih adaptif dan terarah. Transformasi subsidi dari berbasis komoditas menjadi berbasis penerima manfaat (targeted subsidy) menjadi langkah strategis. Dengan memanfaatkan data yang akurat dan teknologi digital, bantuan dapat disalurkan langsung kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sehingga lebih efisien dan tepat sasaran.
Selain itu, diversifikasi sumber energi dan penguatan sektor produksi domestik juga menjadi kunci dalam mengurangi tekanan harga. Ketergantungan pada impor dan fluktuasi pasar global harus diminimalisir melalui kebijakan yang mendorong kemandirian ekonomi nasional.
Di tengah tekanan global yang semakin kompleks, kebijakan ekonomi Indonesia hari ini berada pada satu simpul dilema yang tidak sederhana mempertahankan harga demi stabilitas sosial atau menyesuaikannya demi keberlanjutan fiskal. Dilema ini bukan lagi wacana normatif, melainkan realitas konkret yang tercermin dalam angka-angka makroekonomi terbaru.
Pemerintah, misalnya, memilih untuk menahan harga BBM subsidi hingga akhir 2026 sebagai strategi menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan ini terbukti efektif dalam jangka pendek: inflasi dapat ditekan pada kisaran 2,7%–3,4%, masih dalam target Bank Indonesia. Bahkan, inflasi Maret 2026 tercatat sekitar 3,48% (year-on-year), menunjukkan stabilitas relatif di tengah gejolak global.
Namun, stabilitas ini datang dengan harga yang mahal.
Di balik angka inflasi yang “terkendali”, terdapat tekanan fiskal yang terus membesar. Anggaran subsidi energi Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah sekitar Rp381,3 triliun untuk 2026 dan berpotensi meningkat jika harga minyak dunia bertahan di atas asumsi APBN. Lebih jauh, Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan subsidi BBM terbesar di dunia, mencapai sekitar US$12,68 miliar pada 2024.
Artinya, setiap keputusan “menahan harga” sejatinya adalah keputusan untuk memindahkan beban dari masyarakat ke negara dan pada akhirnya, ke generasi mendatang.
Lebih problematis lagi, tekanan eksternal saat ini tidak bisa dianggap sementara. Konflik geopolitik global, terutama di kawasan Timur Tengah, telah mendorong harga minyak melampaui US$100 per barel jauh di atas asumsi APBN yang hanya sekitar US$70 per barel. Dalam kondisi seperti ini, setiap kenaikan US$1 harga minyak dapat memperlebar defisit anggaran secara signifikan, menciptakan risiko fiskal yang nyata.
Konsekuensinya mulai terlihat. OECD bahkan merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi sekitar 4,8% pada 2026, sembari memperingatkan tekanan inflasi akibat kenaikan harga energi global. Ini menunjukkan bahwa kebijakan menahan harga tidak sepenuhnya mampu menahan perlambatan ekonomi yang dipicu faktor eksternal.
Di sinilah paradoks kebijakan muncul.
Menahan harga memang menjaga konsumsi rumah tangga yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Namun pada saat yang sama, kebijakan ini menggerus ruang fiskal untuk investasi produktif. Anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk pendidikan, industrialisasi, atau hilirisasi justru terserap untuk subsidi konsumtif.
Lebih jauh lagi, subsidi energi yang besar cenderung tidak tepat sasaran. Tanpa mekanisme distribusi yang presisi, kelompok menengah dan atas justru menjadi penerima manfaat terbesar. Ini menciptakan ketimpangan kebijakan, di mana negara mengeluarkan anggaran besar tanpa menghasilkan efek redistribusi yang optimal.
Jika kondisi ini terus berlanjut, maka risiko yang dihadapi bukan hanya defisit anggaran, tetapi juga stagnasi struktural. Ekonomi menjadi terlalu bergantung pada konsumsi jangka pendek, sementara fondasi produktivitas jangka panjang terabaikan.
Maka, mempertahankan harga bukanlah solusi, melainkan hanya penundaan masalah? Kebijakan ekonomi ke depan harus berani keluar dari jebakan populisme harga. Reformasi subsidi menjadi keniscayaan bukan sekadar opsi. Transformasi dari subsidi berbasis komoditas ke subsidi berbasis individu (targeted subsidy) harus dipercepat dengan dukungan data terpadu dan digitalisasi.
Di saat yang sama, pemerintah perlu mempercepat diversifikasi energi untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak. Ketahanan energi bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga strategi fiskal jangka panjang.
Selain itu, disiplin fiskal harus kembali menjadi jangkar kebijakan. Batas defisit 3% dari PDB bukan sekadar aturan administratif, melainkan penyangga stabilitas ekonomi. Ketika defisit berpotensi melebar hingga 3,6% akibat lonjakan harga minyak, maka sinyal risiko sudah sangat jelas.
Pada akhirnya, pertanyaan yang harus dijawab bukan lagi apakah harga harus ditahan atau dinaikkan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah kita ingin stabilitas semu hari ini, atau keberlanjutan nyata di masa depan?
Menahan harga mungkin memberikan ketenangan jangka pendek, tetapi tanpa reformasi struktural, ia hanya akan menjadi bom waktu fiskal. Sebaliknya, menjaga keberlanjutan memang menuntut keberanian politik karena seringkali tidak populer namun itulah satu-satunya jalan untuk memastikan ekonomi tetap tangguh di tengah ketidakpastian global.
Sejarah menunjukkan, negara yang berani melakukan koreksi kebijakan lebih awal akan lebih siap menghadapi krisis. Indonesia kini berada di persimpangan itu. Dan pilihan yang diambil hari ini akan menentukan wajah ekonomi Indonesia di masa depan. (*)
