Restorasi Malam, Mataraman net – Pelantikan anggota DPR dan MPR yang baru adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, karena ini menandai harapan baru untuk perubahan dalam pengambilan kebijakan. Di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks, mulai dari pemulihan pasca-pandemi hingga inflasi yang melonjak, kehadiran legislatif baru seharusnya menjadi momentum untuk revitalisasi kebijakan ekonomi. Fokus utama dalam revitalisasi ini haruslah pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir pejabat yang sering kali mengabaikan suara masyarakat.
Dalam konteks ekonomi, anggota DPR/MPR yang baru harus mampu membawa perubahan nyata dengan merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Kesenjangan ekonomi yang terus melebar dan tingginya angka pengangguran merupakan isu krusial yang harus segera diatasi. Alih-alih terjebak dalam retorika politik yang tidak memberikan solusi, anggota legislatif perlu merumuskan kebijakan yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja. Pendekatan ini harus berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, misalnya melalui dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pengembangan sektor pertanian lokal yang dapat memberikan dampak positif langsung kepada rakyat.
Lebih jauh lagi, dukungan terhadap UMKM bukan hanya sebatas pemberian bantuan modal, tetapi juga harus disertai dengan pelatihan dan akses ke pasar yang lebih luas. DPR/MPR perlu mendorong kebijakan yang menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM, termasuk penghapusan berbagai regulasi yang menghambat mereka. Dengan cara ini, kita dapat meningkatkan daya saing produk lokal dan mengurangi ketergantungan pada barang impor.
DPR/MPR juga perlu memanfaatkan potensi sektor ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan adanya kebijakan yang mendukung inovasi dan kewirausahaan, kita dapat melihat pertumbuhan yang signifikan di berbagai bidang, mulai dari teknologi hingga budaya. Hal ini tidak hanya akan menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi aktif dalam perekonomian. Perluasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi juga menjadi langkah penting dalam menciptakan tenaga kerja yang terampil dan siap menghadapi tantangan zaman.
DPR/MPR memiliki tanggung jawab penting untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap implementasi kebijakan ekonomi. Banyak program pemerintah yang dicanangkan dalam beberapa tahun terakhir belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat sering kali dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu, seperti pengusaha besar atau lobi politik. Oleh karena itu, anggota legislatif perlu menjalankan fungsi pengawasan yang optimal untuk memastikan bahwa anggaran dan program-program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan. Penting untuk mengadakan audit dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan yang telah diterapkan. Ini akan memberikan gambaran jelas tentang apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Dengan cara ini, DPR/MPR dapat memastikan bahwa dana publik digunakan dengan efisien dan efektif, serta memberikan hasil yang diharapkan oleh masyarakat.
Keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi harus menjadi prinsip dasar dalam setiap kebijakan yang diambil. Dalam era digital saat ini, penggunaan teknologi informasi untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran publik menjadi sangat mungkin dilakukan. Dengan menerapkan sistem yang transparan, masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang diambil. Ini juga akan meningkatkan akuntabilitas anggota DPR/MPR, mendorong mereka untuk lebih bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Dengan meningkatkan transparansi, masyarakat dapat merasa lebih terlibat dan memiliki peran dalam pengawasan kebijakan. Dalam hal ini, penting untuk memanfaatkan platform digital yang memungkinkan partisipasi masyarakat, seperti forum online atau aplikasi pelaporan masalah yang dapat diakses oleh publik. Dengan cara ini, suara masyarakat akan lebih terdengar, dan calon pemimpin dapat terhindar dari praktik korupsi yang merugikan rakyat.
Revitalisasi kebijakan ekonomi yang pro-rakyat harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. DPR/MPR tidak hanya bertugas mewakili suara rakyat, tetapi juga harus menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Forum-forum diskusi, konsultasi publik, dan partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan akan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil. Dengan cara ini, masyarakat akan merasa memiliki stake dalam kebijakan yang dihasilkan, dan DPR/MPR dapat menghindari kesalahan dalam merumuskan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan juga akan menciptakan rasa kepemilikan terhadap program-program yang diluncurkan. Ketika masyarakat merasa dilibatkan, mereka cenderung lebih mendukung dan berkontribusi dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, serta menciptakan sinergi yang positif dalam pembangunan ekonomi.
Selain fokus pada isu domestik, DPR/MPR juga perlu memikirkan dampak dari tantangan ekonomi global. Perubahan iklim, gejolak pasar global, dan persaingan internasional adalah beberapa tantangan yang harus dihadapi. Dalam konteks ini, anggota legislatif harus mampu merumuskan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan tersebut. Kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan harus menjadi prioritas agar Indonesia tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah, pengelolaan sumber daya ini harus dilakukan dengan bijaksana agar tidak merugikan generasi mendatang.
Dalam menghadapi perubahan global, DPR/MPR juga perlu mempertimbangkan perlunya reformasi struktural dalam perekonomian. Ini termasuk memperbaiki infrastruktur yang mendukung konektivitas antar daerah, memperkuat sistem perpajakan yang adil, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ketika infrastruktur berkembang dengan baik, maka distribusi barang dan jasa akan lebih efisien, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar domestik maupun internasional. Reformasi perpajakan yang adil akan memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat berkontribusi secara proporsional terhadap pembangunan ekonomi, sehingga mengurangi kesenjangan sosial yang selama ini menjadi isu utama.
Dengan demikian, pelantikan DPR/MPR yang baru harus menjadi titik tolak bagi perubahan menuju kebijakan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jika DPR/MPR mampu mewujudkan semua itu, maka tidak hanya akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif, tetapi juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan. Harapan besar mengemuka bahwa era baru ini akan membawa perubahan nyata bagi masyarakat, di mana kebijakan ekonomi yang diambil benar-benar berpihak pada rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir pejabat. Akhir kata, semoga anggota DPR/MPR yang baru dapat mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya demi masa depan bangsa yang lebih baik. Dalam menghadapi tantangan yang kompleks, kita berharap agar para wakil rakyat ini dapat bersatu, berkomitmen, dan berinovasi untuk menciptakan kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
Penulis : Imam Mustakim
Wasekjen DPP Petani NasDem, Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Tulungagung
Discussion about this post