Tulungagung, Mataraman.net – Wakil Ketua DPRD Tulungagung dari Fraksi NasDem, Panhis Yody Wirawan, S.H., M.Kn berharap agar eksekutif bisa bekerja secara maksimal setelah dilakukan paripurna persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap Ranperda tentang APBD Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2027.

Demi mewujudkannya, legislatif memberikan beberapa pendapat dan rekomendasi sebagai berikut :
1. Bidang Kesehatan
Badan Anggaran mendesak Pemerintah Daerah meningkatkan kepesertaan Universal Health Coverage (UHC) dari posisi akhir 2026 sebesar 90,16%. Pemenuhan hak dasar dan pemerataan akses kesehatan ini mutlak diperlukan untuk membangun SDM Kabupaten Tulungagung yang berkualitas.
2. Bidang Pendidikan
Peningkatan kualitas SDM harus diimbangi dengan kompetensi pendidik dan pemerataan sarana, bukan hanya pembangunan fisik.
Badan Anggaran mendesak Dinas Pendidikan proaktif mengakses program revitalisasi SD/SMP dari pemerintah pusat, serta menindaklanjuti dukungan anggaran ±Rp100 juta untuk PPG 110 guru PAI (TK, SD, SMP) sesuai ketentuan demi pemenuhan syarat tunjangan profesi.
3. Bidang Aparatur
Badan Anggaran merekomendasikan BKPSDM menyusun pelatihan peningkatan kapasitas yang terencana dan berbasis kebutuhan perangkat daerah bagi PPPK (penuh waktu maupun paruh waktu), dengan prioritas pada fungsi keuangan, kebendaharaan, administrasi, dan pelayanan teknis.
4. Bidang Infrastruktur
Badan Anggaran menegaskan bahwa infrastruktur merupakan kunci pertumbuhan ekonomi daerah.
Karena alokasi dalam RAPBD 2027 baru sebesar 35,78%, Pemerintah Daerah diminta menaikkan porsi dan kualitas belanja infrastruktur agar memenuhi batas minimal 40% sesuai UU No. 1 Tahun 2022 (HKPD), sesuai kemampuan keuangan daerah.
Prioritas pembangunan harus difokuskan pada jalan, jembatan, irigasi, dan akses ke pusat-pusat ekonomi rakyat.

5. Bidang Pertanian dan Peternakan
Badan Anggaran menekankan penguatan sektor pertanian dan peternakan sebagai fondasi ekonomi Tulungagung.
Pemkab wajib melengkapi 19 Balai Penyuluhan Pertanian dengan sarana operasional dan perangkat TI, mengarahkan program pertanian pada produktivitas serta konservasi lahan perbukitan (bukan sekadar serapan anggaran), dan menjamin ketersediaan semen beku untuk inseminasi buatan ternak warga.
6. Bidang Pangan
Badan Anggaran merekomendasikan agar program Gerakan Pangan Murah dilaksanakan pada wilayah yang membutuhkan, disertai penguatan pengawasan harga dan ketersediaan bahan pokok.
7. Kemandirian Fiskal
Badan Anggaran meminta Pemerintah Daerah memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi aset dan BUMD guna meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat.
8. Pengawasan
Tata kelola pemerintahan yang bersih membutuhkan pengawasan internal yang kuat dan independen. Mengingat anggaran pengawasan baru mencapai 0,20% dengan jumlah pemeriksa hanya 32 dari 60 orang yang dibutuhkan
9. Pelaksanaan APBD
Badan Anggaran mencermati bahwa realisasi APBD Tahun Anggaran 2026
masih berada pada kisaran 60–65%.
Badan Anggaran meminta agar Pemerintah Daerah mengoptimalkan sisa waktu pelaksanaan anggaran dengan tetap menjaga kualitas pekerjaan dan akuntabilitas belanja.
Badan Anggaran merekomendasikan agar proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan APBD 2027 sejak awal tahun anggaran yaitu Januari 2027, sehingga tidak terjadi penumpukan pekerjaan pada akhir tahun yang berisiko gagal serap. (sal/red)
