Ranperda APBD Tulungagung Tahun 2027 Disetujui, Fraksi NasDem Sampaikan Pandangan Akhir

2 menit baca
Ranperda APBD Tulungagung Tahun 2027 Disetujui, Fraksi NasDem Sampaikan Pandangan Akhir
Sekretaris Fraksi NasDem, DPRD Tulungagung, Nila Kusuma Wardhani saat memberikan pandangan akhir fraksi kepada Pimpinan Sidang (and)

Tulungagung, Mataraman.net – DPRD Kabupaten Tulungagung menggelar rapat paripurna dengan agenda penandatanganan Persetujuan Bersama Kepala Daerah terhadap Ranperda tentang APBD Tulungagung Tahun Anggaran 2027. Dalam momentum strategis tersebut, Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) menyampaikan pandangan akhir yang tegas, kritis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Sekretaris Fraksi NasDem, DPRD Tulungagung, Nila Kusuma Wardhani mengatakan pandangan akhir ini menyoroti sejumlah poin krusial. Mulai dari kepatuhan terhadap regulasi nasional, transparansi berbasis digital, penguatan sektor pertanian dan kelautan, hingga efisiensi anggaran infrastruktur.

“Kami berharap semua perencanaan yang diusulkan TAPD kepada Badan Anggaran DPRD Tulungagung bisa segera direalisasikan tepat waktu pada tahun 2027,” kata Nila Kusuma Wardhani, Rabu (18/11/2026).

 Ranperda APBD Tulungagung Tahun 2027 Disetujui, Fraksi NasDem Sampaikan Pandangan Akhir
Sekretaris Fraksi NasDem, DPRD Tulungagung, Nila Kusuma Wardhani (and)

NasDem menilai, kebijakan yang disusun wajib memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan tepat sasaran guna mengoptimalkan pembangunan daerah. Selain itu, dia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Menurutnya, proses dan hasil perencanaan maupun penganggaran harus dilakukan secara transparan dan terekam dalam SIPD. Langkah ini sejalan dengan Surat Edaran KPK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi Terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD Tahun 2027.

​”Setiap proses dan hasil perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga akuntansi pelaporan APBD wajib terdokumentasi secara transparan dalam SIPD demi mencegah potensi penyimpangan sejak dini,” ungkapnya.

Selain itu, penggunaan anggaran diarahkan secara mutlak untuk mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Fraksi NasDem mendesak agar program-program pembangunan benar-benar memberi manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh warga.

Fraksi NasDem juga memandang urgensi penambahan lumbung pangan guna menyukseskan program swasembada pangan nasional. Mengingat tingginya harga pupuk bersubsidi yang terbatas, NasDem mendesak adanya alokasi bantuan pupuk dan alsintan yang dari APBD Tulungagung.

“Tujuannya jelas, apabila ada alokasi bantuan pupuk dan alsintas yang bersumber langsung dari APBD ini untuk menggenjot produktivitas petani lokal,” jelasnya.

Sebagai upaya memaksimalkan potensi daerah, Fraksi NasDem turut mendorong adanya sinergi antara BRIDA dan Dinas Perikanan. Hal ini untuk melaksanakan kajian mendalam terhadap peningkatan potensi wilayah pesisir selatan yang dibarengi dengan program pemberdayaan nelayan.

Sejalan dengan itu, peningkatan pendapatan dipandang mendesak untuk digenjot melalui inovasi dan strategi baru agar manfaatnya dapat dinikmati masyarakat. Fraksi NasDem juga menyoroti pentingnya Sinkronisasi TAPD dan Banggar DPRD, Akuntabilitas dan Ketepatan Waktu, Tata Kelola BLUD dan Infrastruktur.

“Kami berharap postur APBD Tulungagung Tahun Anggaran 2027 benar-benar menjadi instrumen fiskal yang sehat, akuntabel, dan berpihak secara nyata pada kemakmuran masyarakat Tulungagung,” pungkasnya. (sal/red)

 

 

Redaksi Mataraman
error: