Tulungagung, Mataraman.net – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menghentikan sementara Gatut Sunu Wibowo dari jabatannya setelah sebelumnya sebagai Bupati Tulungagung. Meski begitu, rupanya Gatut Sunu Wibowo masih mendapatkan gaji pokok senilai Rp5,6 juta.
Kabag Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Daerah (Setda) Tulungagung, Fancholiq Joko Pribadi mengatakan muncul SK Gubernur mulai 1 Mei 2026 terkait penonaktifan Gatut Sunu Wibowo. Munculnya SK itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Undang-Undang itu menyebutkan penghentian sementara kepala daerah dilaksanakan setelah ada bukti dari pengadilan. Tetapi untuk mempercepat proses itu, dikeluarkanlah SK Gubernur,” kata Fancholiq Joko Pribadi, Rabu (11/11/2026).
Sesuai undang-undang itu, kepala daerah yang diberhentikan sementara, hak protokoler dan tunjangannya dihentikan. Sedangkan tunjangan dan hak protokoler yang seharusnya diterima Gatut Sunu Wibowo telah dihentikan sejak 1 Mei 2026.
Namun, Gatut Sunu Winowo masih mendapat gaji pokok meski berstatus nonaktif sesuai SK Gubernur Jatim. Besaran gaji pokok kepala daerah diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) yakni sekitar Rp5,6 juta.
“Kalau tunjangan anak dan istri tidak diberikan karena putranya telah melewati batas usia 25 tahun dan istrinya tercatat sebagai ASN guru,” ungkapnya.
Sementara terkait penerbitan SK Kemendagri pada bulan September 2026 kemarin memperkuat SK Gubernur sebelumnya. Mengingat sesuai Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2014, pemberhentian sementara dilakukan setelah adanya penetapan status terdakwa.
Gaji pokok yang diterima Gatut Sunu Wibowo itu nanti akan terus didapat sampai putusan hukum berkekuatan hukum tetap (inkracht). Apabila Gatut Sunu Wibowo dinyatakan bersalah, maka hak keuangannya akan dihentikan secara penuh.
“Namun jika dalam putusan inkracht nantinya yang bersangkutan dinyatakan diputus bebas murni, maka seluruh hak keuangan yang sempat dihentikan akan dikembalikan,” pungkasnya. (sal/red)
