Tulungagung, Mataraman.net – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Tulungagung merespons keras laporan utama yang diterbitkan oleh Majalah Tempo edisi 13-16 April 2026. Melalui audiensi bersama aliansi kader DPC dan simpatisan, DPD NasDem Tulungagung resmi menampung sejumlah tuntutan, termasuk desakan agar pihak Tempo segera menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
Ketua DPD NasDem Tulungagung, Panhis Yodhy Wirawan, menyatakan pihaknya telah menerima aspirasi dari para kader di tingkat akar rumput yang merasa resah atas pemberitaan tersebut. Panhis menyebut laporan tersebut sebagai upaya pelecehan sistematis yang bertujuan merendahkan martabat institusi partai serta Ketua Umum NasDem, Surya Paloh.
“Kami dari DPD Partai NasDem sudah melakukan audiensi pagi hari ini. Kami pastikan bahwa segala tuntutan akan kami sampaikan secara tertulis kepada DPW untuk kemudian ditindaklanjuti oleh DPP,” ujar Panhis saat ditemui di Kantor DPD NasDem Tulungagung, Rabu (15/4/2026).
Panhis menjelaskan ada lima poin utama yang menjadi dasar keberatan aliansi kader NasDem Tulungagung. Salah satu yang paling disoroti adalah penggunaan judul sampul “PT NasDem Indonesia Raya Tbk”.
Menurutnya, judul tersebut secara sengaja membentuk pembingkaian (framing) bahwa Partai NasDem hanyalah sebuah lembaga komersial atau perusahaan semata.
Ia menilai narasi yang dibangun oleh Tempo cenderung mendiskreditkan partai dengan opini bahwa NasDem telah dipertukarkan dengan kepentingan pragmatis.
Panhis juga menyayangkan ketiadaan upaya kroscek atau verifikasi kepada pihak partai maupun ketua umum sebelum narasi tersebut disebarluaskan, baik di majalah maupun melalui konten siniar (podcast).
“Berdasarkan analisis kami, pernyataan-pernyataan yang ada di media sosial maupun podcast hanya berupa penggiringan opini tanpa data dan fakta konkret. Seharusnya pihak Tempo melakukan upaya penggalian informasi terlebih dahulu,” tuturnya.

Lebih lanjut, Panhis menegaskan Partai NasDem pada dasarnya tidak anti terhadap pers. Ia mengingatkan bahwa Surya Paloh sendiri merupakan tokoh pers nasional, sehingga sangat keliru jika ada anggapan bahwa NasDem menutup diri dari kritik media.
Namun, ia menekankan bahwa kemerdekaan pers harus berjalan beriringan dengan kebenaran data dan penghormatan terhadap harkat martabat pihak lain.
“Kami tidak menolak keberadaan pers, kami mendukungnya. Namun, pers jangan sampai menggiring opini negatif tanpa berdasarkan fakta yang sebenarnya. Harkat dan martabat partai adalah simbol utama kami dalam berbangsa dan bernegara,” tegasnya.
Perihal langkah hukum, Panhis menyatakan bahwa pihaknya saat ini masih fokus mengakomodasi aspirasi dari bawah dan menyerahkan keputusan strategis kepada DPP NasDem. Namun, ia mengisyaratkan adanya konsekuensi hukum jika tuntutan kader mengenai klarifikasi dan permohonan maaf tidak segera dipenuhi.
“Apabila hak-hak daripada kader kami tidak dipenuhi, nanti kita kembalikan kepada kader bagaimana menyikapinya. Tentu semua ada konsekuensi hukumnya,” pungkas Panhis. (bahr/red)


