Puluhan Usia Produktif Ikuti Pelatihan Kerja Disnakertrans Jatim di BLK Tulungagung
Tulungagung, Mataraman.net – Puluhan pemuda usai produktif mengikuti pembukaan ‘Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja’ oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui Disnakertrans yang bertempat di Balai Latihan Kerja (BLK) Tulungagung. Program ini bertujuan untuk menekan angka pengangguran dengan membekali usia produktif melalui berbagai keterampilan teknis.
Kepala UPT BLK Tulungagung, Agus Setyawan, mengungkapkan saat ini ada lima kejuruan utama yang dibuka. Kelima bidang tersebut meliputi Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Practical Office Advance., ketrampilan Juru Gambar Bangunan Gedung, Pengoperasian Mesin Produksi, serta Servis Sepeda Motor Sistem Injeksi.
Agus menjelaskan sasaran utama dari program ini adalah para pencari kerja yang berada dalam rentang usia produktif.
“Batasan usia kami adalah pencari kerja dari usia 17 sampai 45 tahun. Pesertanya bisa mereka yang masih menganggur, korban pemutusan hubungan kerja (PHK), maupun lulusan baru yang baru menyelesaikan sekolah,” ujar Agus Setyawan, Selasa (31/3/2026).
Mengingat tingginya antusiasme masyarakat, pihak BLK memberlakukan seleksi yang cukup ketat. Agus memaparkan pendaftaran dan seleksi awal dilakukan secara daring (online). Dari sekian banyak pendaftar, hanya diambil 16 orang untuk setiap kejuruan sesuai dengan kuota yang tersedia.
Ia memberikan contoh pada kejuruan Practical Office Advance, di mana pendaftar seringkali membeludak hingga lebih dari 70 orang. Bidang ini menjadi favorit karena mengajarkan kemampuan dasar pengoperasian komputer yang sangat dibutuhkan di dunia kerja, seperti penggunaan Microsoft Word, Excel, hingga pembuatan presentasi melalui PowerPoint.
“Karena peminatnya banyak, kami menggunakan sistem range nilai minimal. Dari hasil tes daring, biasanya kita ambil sekitar 32 sampai 50 orang dengan nilai terbaik untuk kemudian masuk ke tahapan wawancara,” tambahnya.
Perihal pembiayaan, Agus menyebutkan bahwa program pelatihan ini didanai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Namun, ia mengakui adanya penurunan jumlah paket pelatihan pada tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya.
Apabila tahun lalu BLK Tulungagung mengelola sekitar 47 paket, tahun ini jumlahnya menurun drastis menjadi hanya 14 paket pelatihan.
Meski terjadi penurunan kuota, Agus berharap program ini tetap memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kompetensi masyarakat, khususnya di wilayah kerja BLK Tulungagung yang mencakup Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek.
Agus menegaskan usai masa pelatihan berakhir, para peserta akan mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat resmi. Ia berharap bekal keterampilan tersebut dapat menjadi modal kuat bagi peserta untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
“Harapan kami, setelah mereka dinyatakan kompeten, mereka bisa segera mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian atau skill yang telah dimiliki dan sesuai dengan apa yang diharapkan pasar kerja,” pungkasnya.
Senada, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur, Sigit Priyanto menegaskan komitmen pemerintah dalam mengawal kesejahteraan pekerja melalui kehadiran negara di sektor ketenagakerjaan.
Program ini merupakan tindak lanjut dari standar internasional yang mewajibkan setiap negara memberikan proteksi dan layanan maksimal kepada tenaga kerja. Menurutnya, peran negara dimulai dari koordinasi antara bupati dan wali kota untuk memastikan warga mendapatkan hak-haknya, mulai dari proses pelatihan hingga penempatan kerja.
“Negara harus hadir, khususnya di bidang ketenagakerjaan. Mulai dari peran bupati dan wali kota dalam menyejahterakan warganya melalui layanan ketenagakerjaan. Kita mulai dari melatih, menempatkan, hingga memperjuangkan hak-hak para pekerja,” ujar Sigit Priyanto.
Ia memaparkan Jawa Timur memiliki infrastruktur pelatihan yang mumpuni dengan keberadaan BLK milik Pemerintah Provinsi yang tersebar di 16 kabupaten/kota. Selain itu, terdapat pula BLK di bawah naungan kementerian yang berlokasi di Sidoarjo dan Banyuwangi yang dapat
dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat.
Namun, Sigit tidak menampik adanya tantangan besar yang dihadapi saat ini, terutama terkait keterbatasan anggaran dan berkurangnya sumber daya manusia (SDM) akibat banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun.
“Pesan pimpinan adalah kita harus bersinergi dan berkolaborasi. Meskipun saat ini tengah ada proses efisiensi dan kekurangan anggaran serta SDM yang banyak pensiun, pelayanan ketenagakerjaan harus tetap berjalan optimal. Ini adalah pekerjaan rumah (PR) kita bersama,” tambahnya.
Menyiasati kendala anggaran tersebut, Sigit menekankan pentingnya kolaborasi dengan sektor swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR). Ia mendorong para kepala daerah untuk aktif menggandeng perusahaan, lembaga pendidikan, hingga organisasi non-pemerintah (NGO) internasional untuk menyokong program pelatihan kerja.
“Sesuai pesan Ibu Gubernur, manfaatkanlah perusahaan atau CSR melalui bupati. Bisa juga melalui lembaga pendidikan, Plan Internasional, atau NGO. Kita tidak bisa hanya bergantung pada satu sumber anggaran,” tandasnya. (bahr/red)
