Hamparan Sampah Ancam Pariwisata Pantai Selatan di Tulungagung, Perhutani Angkat Bicara
Tulungagung, Mataraman.net – Masalah sampah kiriman masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pengelola wisata di kawasan Pantai Gemah dan Pantai Midodaren, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Tumpukan sampah yang terbawa aliran sungai dari Bendungan Niyama tersebut kini mulai berdampak pada penurunan angka kunjungan wisatawan.
Menanggapi fenomena tahunan ini, Asisten Perhutani (Asper) Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Bandung, Edi Purnomo, angkat bicara. Ia menjelaskan, sampah-sampah tersebut berasal dari aliran Sungai Niyama yang bermuara ke laut.
Ketika debit sampah di bendungan sudah melampaui kapasitas atau overload, pintu dam biasanya dibuka sehingga sampah hanyut ke laut dan akhirnya terdampar di bibir pantai.
“Keberadaan sampah-sampah ini sangat mengganggu kenyamanan dan kebersihan wisata. Kenyamanan pengunjung terganggu karena tumpukan sampah yang banyak, sehingga berdampak pada menurunnya minat wisatawan ke lokasi tersebut,” ujar Edi saat dikonfirmasi, Minggu (22/2/2026).
Selama ini, upaya penanganan sampah di kedua pantai tersebut masih bersifat konvensional. Sampah dikeruk menggunakan alat berat lalu ditimbun di dalam pasir atau dibakar secara manual. Namun, Edi menilai langkah tersebut bukan solusi jangka panjang.
Menurutnya, proses penguraian sampah di dalam tanah membutuhkan waktu yang lama. Jika metode penimbunan terus dilakukan di titik yang sama, lahan akan mengalami kelebihan beban.
“Kalau sampah dikeruk terus ditanam di pantai, itu sifatnya hanya sementara saja. Jika terjadi lagi dan ditimbun lagi, pasti akan overload,” tuturnya.
Solusi Pembangunan TPA di Kawasan Hutan Tak Produktif
Sebagai langkah konkret, pihak Perhutani mengusulkan adanya pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang dekat dengan lokasi wisata atau wilayah Kecamatan Besuki. Hal ini mengingat jarak TPA Segawe yang ada saat ini cukup jauh sehingga memakan biaya transportasi yang tinggi.
Pria yang hobi traveling ke gunung dan pantau ini menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Tulungagung, melalui Bupati, mengajukan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan (IPPKH) kepada Kementerian Kehutanan untuk pembangunan TPA di lahan milik Perhutani.
“Mungkin ini bisa dimotori oleh Bapak Bupati Tulungagung untuk mengajukan izin pemanfaatan kawasan hutan berupa TPA di seputaran tempat wisata atau di kawasan Besuki,” usulnya.
Pria alumnus Universitas Winaya Mukti Jurusan Manajemen Hutan tahun 1997 ini mengaku pihaknya telah mengidentifikasi adanya lahan yang tidak produktif dan berbatu di dalam kawasan hutan yang sekiranya cocok.
Yaitu ada lokasi untuk dijadikan TPA tanpa merusak fungsi hutan itu sendiri. Ia menyebut titik tersebut sebagai tanah “batu bertanah” yang kurang subur jika ditanami.
Sepanjang menggunakan teknologi ramah lingkungan dan tidak mengganggu kelestarian serta fungsi hutan, kemungkinan itu bisa dilaksanakan.
“Kita harus membangun TPA, tetapi juga harus memperhatikan lingkungan sekitar agar tidak merugikan hutan itu sendiri,” akuinya.
Pihak Perhutani berharap usulan ini dapat segera dikaji oleh pemerintah daerah mengingat laporan dari pengelola wisata mengenai kendali sampah yang sulit diatasi saat Dam Niyama dibuka terus meningkat. (bahr/red)
