Tulungagung, Mataraman.net – Realisasi program Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di wilayah kota Tulungagung masih minim. Sejauh ini masih dua lokasi yang siap dibangun koperasi tersebut. Sulitnya mencari lahan yang sesuai spesifikasi menjadi penyebab utamanya.
Hal ini berbeda dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang ketersediaan lahannya relatif lebih mudah.
Dari total 14 kelurahan di Kecamatan Tulungagung, pemerintah daerah baru mengidentifikasi tiga titik potensial. Itupun hanya dua lokasi yang sudah terkonfirmasi aman secara status hukum dan tata ruang.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung Slamet Sunarto menyebut sebagian besar lahan kelurahan yang tersedia memiliki luasan yang jauh di bawah standar awal program.
“Dari 14 itu yang memungkinkan masih sekitar dua maupun tiga. Itu mungkin di Kedungsoko, Karangwaru, sama Botoran,” ujarnya.
Luasan tanah yang dibawah standar menjadi alasan wilayah perkotaan ini tidak masuk dalam pembangunan kluster utama.
Diketahui program pembangunan gerai ini dibagi dalam beberapa tingkatan berdasarkan luas tanah yang disiapkan oleh pemerintah daerah.
“Batch 3, iya. Karena di bawah 600 m2. Iya, bahkan ada 200 m2, ada sekitar 300 m2, ada sekitar begitu,” katanya.
Slamet menambahkan hambatan lain muncul dari sisi regulasi pembiayaan anggaran daerah.
Berdasarkan aturan terbaru, sistem pendanaan untuk tingkat kelurahan diatur melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun implementasi sistem aplikasinya masih tersendat di tingkat pusat.
“Namun sampai saat ini seluruh kabupaten kota di Indonesia belum ada petunjuk mekanisme masuknya ke SIPD-nya itu,” terangnya.
Slamet menegaskan bahwa Dinkop-UM Tulungagung hanya bertanggung jawab pada persiapan non-fisik.
Sedangkan terkait target penyelesaian fisik bangunan yang terancam mundur di akhir semester satu tahun 2026 ini, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemegang proyek teknis.
“Saya tidak bisa berstatement, sekali lagi ada di wilayah Agrinas,” pungkasnya. (fik/red)
