*)Oleh: Imam Mustakim
Pemerhati Ekonomi dan Kebijakan, Wakil Ketua Umum DPP Petani NasDem dan Sekretaris DPD Partai NasDem Kab Tulungagung
Restorasi, Mataraman.net – Ketika Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau yang kini dipasarkan dengan nama Whoosh diresmikan, sorak-sorai keberhasilan pembangunan infrastruktur modern menggema dari podium-podium politik hingga ruang-ruang media sosial. Ia disebut sebagai tonggak baru kebanggaan bangsa, sebuah simbol Indonesia yang mampu menandingi kemajuan negeri-negeri industri. Namun di balik gemuruh klaim keberhasilan itu, terselip tanda tanya besar, apakah proyek ini benar-benar sebuah lompatan ekonomi, atau justru loncatan utang yang kini menjadi beban jangka panjang ?
Pemerintah dan para pendukung proyek menggaungkan narasi bahwa Whoosh akan menggerakkan ekonomi, menumbuhkan investasi di sepanjang jalur Bandung–Jakarta, serta menjadi bukti keberanian Indonesia mengambil risiko besar demi kemajuan. Tapi, sebagaimana banyak proyek prestisius di negeri ini, romantisme politik sering kali mendahului logika ekonomi. Dalam euforia pencapaian, kalkulasi biaya, potensi pendapatan, dan keberlanjutan fiskal terkesan diletakkan di kursi belakang.
Kini, setelah gegap gempita peresmian mereda, publik mulai dihadapkan pada kenyataan pahit, pembengkakan biaya hingga menembus lebih dari Rp115 triliun, proyeksi penumpang yang meleset jauh dari target, dan beban pinjaman luar negeri yang sebagian mulai membayangi keuangan BUMN, bahkan berpotensi menekan ruang fiskal negara. Dengan kata lain, kecepatan kereta ini ternyata tak sebanding dengan lambannya kesiapan ekonomi yang menopangnya.
Fenomena ini menggambarkan ironi besar dalam paradigma pembangunan nasional kita: membangun lebih cepat daripada berpikir matang. Alih-alih menjadi instrumen efisiensi dan produktivitas, proyek infrastruktur kadang berubah menjadi panggung pencitraan politik dan kebanggaan simbolik. Proyek Whoosh adalah cermin dari bagaimana ambisi besar bisa menabrak realitas ekonomi yang keras ketika perhitungan keekonomian disingkirkan demi citra “progresif”.
Pertanyaannya kini bukan lagi “seberapa cepat Whoosh dapat melaju”, tetapi seberapa lama bangsa ini sanggup menanggung konsekuensinya. Sebab dalam sejarah pembangunan modern, bukan kecepatan yang menentukan arah kemajuan, melainkan kemampuan menyeimbangkan visi politik dengan nalar ekonomi. Dan di titik inilah, proyek Whoosh menghadirkan pelajaran berharga tentang bahaya ketika “prestise nasional” dikedepankan tanpa kejujuran fiskal dan kalkulasi jangka panjang.
Fakta Finansial : Angka yang Tak Bisa Diabaikan
Beban yang paling kasat mata adalah jumlah utang dan pembengkakan biaya. Laporan yang beredar menyatakan total biaya proyek berada di kisaran US$7,2 miliar (sekitar Rp116 triliun), dengan porsi pembiayaan besar berasal dari pinjaman bank pembangunan China. Pembengkakan dari estimasi awal dan biaya bunga membuat rasio beban menjadi jauh lebih berat dari perhitungan semula.
Di lapangan, proyeksi permintaan juga mengecewakan. Target okupansi harian yang semula dipatok puluhan ribu penumpang jauh di atas realisasi rata-rata harian dilaporkan hanya berkisar 12–18 ribu penumpang, jauh dari angka yang dibutuhkan untuk menutup biaya operasi dan pelayanan utang. Konsekuensi langsungnya, arus kas proyek tidak cukup untuk menutup cicilan, memperpendek ruang manuver pemilik konsorsium dan pemerintah.
Mengapa Ini Terjadi? Beberapa Penjelasan Ekonomi
Pertama, optimisme proyeksi lalu-lintas penumpang pada studi kelayakan terbukti terlalu agresif. Faktor harga tiket, lokasi stasiun yang relatif jauh dari pusat aktivitas, dan kebiasaan mobilitas masyarakat menjadi penghambat adopsi cepat layanan ini.
Kedua, struktur pembiayaan: ketergantungan besar pada pinjaman luar negeri dengan jangka waktu dan suku bunga tertentu membuat proyek rentan terhadap variabel eksternal seperti nilai tukar dan kondisi pasar kredit pemberi pinjaman.
Ketiga, ada masalah governance dan koordinasi: keputusan strategis (mis. pemilihan sektor pendanaan, garansi, atau perpanjangan jalur) yang bersifat politis sering kali mengorbankan penilaian ekonomis jangka panjang.
Dampak Fiskal dan Risiko Sistemik
Walaupun pemerintah berulang kali menegaskan tidak serta-merta menggunakan APBN untuk membayar seluruh utang, risiko fiskal tetap nyata. Keterlibatan BUMN (seperti KAI) dalam konsorsium berarti kerugian operasional bisa mampir ke neraca perusahaan pelat merah yang ujungnya dapat menekan laporan fiskal dan kapasitas pembiayaan publik untuk prioritas lain.
Selain itu, opsi restrukturisasi utang bisa menunda beban tetapi memperpanjang eksposur bunga atau menambah komitmen politik untuk subsidi jangka panjang. Secara makro, proyek semacam ini juga memberi pelajaran: membiayai simbol nasional tanpa cadangan analitis yang kuat dapat menciptakan ‘warisan utang’ yang membatasi kebijakan fiskal generasi mendatang.
Jalan Keluar..? Dari Respon Darurat ke Reformasi Struktural
1. Transparansi data dan audit independen. Pemerintah dan konsorsium harus membuka data keuangan dan proyeksi penumpang yang jadi dasar keputusan. Audit independen akan memperjelas beban riil dan opsi penyelesaian.
2. Negosiasi ulang struktur pembiayaan. Restrukturisasi dengan kreditur misalnya memperpanjang tenor, menurunkan margin bunga, atau mengonversi sebagian utang menjadi ekuitas dapat mengurangi tekanan arus kas. Namun setiap opsi perlu evaluasi dampak fiskal jangka panjang.
3. Perbaikan model bisnis operasional. Menyesuaikan tarif dengan segmentasi pasar, memperbaiki konektivitas last-mile ke stasiun, dan integrasi tarif multimoda dapat meningkatkan okupansi.
4. Kerangka aturan untuk proyek BRI dan pinjaman luar negeri. Indonesia perlu memperkuat standar due diligence, syarat garansi negara, serta skenario stres fiskal dalam seluruh kontrak infrastruktur besar agar risiko dialokasikan secara adil.
Whoosh seharusnya menjadi simbol kelincahan ekonomi; ironisnya, ia bisa menjadi pengingat pahit bahwa kecepatan pembangunan tanpa peta ekonomi yang realistis berujung pada beban panjang. Opini kritis bukan penolakan pada infrastruktur modern tetapi seruan agar proyek ambisius diukur bukan hanya dengan kilau inaugurasi, melainkan juga dengan ketahanan fiskal, kejelasan beban utang, dan manfaat sosial-ekonomi yang nyata.
Jika dibiarkan, warisan ini akan mengubah kebanggaan nasional menjadi tagihan yang harus dibayar oleh publik. Tetapi jika ditangani dengan serius dengan transparansi, restrukturisasi cerdas, dan reformasi institusional Whoosh masih bisa menjadi pelajaran berharga: bagaimana negara membangun besar tanpa menghancurkan masa depannya. (*)
