Tulungagung, Mataraman.net – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Tulungagung menyatakan belum berencana memanggil Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung terkait polemik hubungan keduanya yang belakangan mencuat. Ukuran evaluasi kepemimpinan harus didasarkan pada indikator pelayanan masyarakat, bukan sekadar opini atau drama politik.
Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung, Erma Susanti menjelaskan, pihaknya tidak ingin terjebak dalam opini yang berkembang di media sosial. Menurutnya, hubungan personal antara dua pemimpin merupakan wilayah internal yang sulit dipantau dari luar, terlebih jika salah satu pihak tidak memiliki sandaran partai politik untuk pembinaan.
“Kami di luar tidak tahu sesungguhnya kondisi di dalam seperti apa karena itu hubungan dua pihak. Jika ada partai politik di belakangnya, tentu ada mekanisme pembinaan. Namun, karena Pak Gatot Sunu tidak ada partai di belakangnya, pembinaan tersebut tidak bisa maksimal,” ujar Erma kepada pewarta, Rabu (20/1/2026).
Erma mengaku, Fraksi PDIP di tingkat kabupaten telah diinstruksikan untuk fokus pada fungsi pengawasan yang terukur. Ia menyebut gaya kepemimpinan seseorang bersifat subjektif dan tidak bisa menjadi parameter utama dalam fungsi pengawasan Dewan.
“Saya sampaikan kepada teman-teman fraksi, harus ada indikator terutama terkait apakah polemik ini memengaruhi pelayanan masyarakat atau tidak. Ukurannya adalah layanan publik, bukan gaya kepemimpinan,” tegasnya.
Untuk memperkuat pengawasan, Erma menginstruksikan seluruh anggota fraksi yang tersebar di berbagai komisi untuk memperketat pemantauan terhadap mitra kerja masing-masing. Menurutnya, setiap komisi memiliki empat anggota fraksi yang bermitra dengan 9 hingga 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Erma yang juga menjabat sebagai Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur menekankan, Fraksi PDIP berencana melibatkan pihak akademisi untuk melakukan survei independen mengenai kepuasan layanan publik di tengah polemik ini.
“Kami ingin ada data dari akademisi sehingga ada indikator jelas apakah dampak drama dan pernyataan yang muncul selama ini benar-benar dirasakan masyarakat. Selama ini yang muncul hanya drama dan pernyataan, kami tidak mau terjebak di situ,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Partai berlambang banteng moncong putih ini menegaskan menjabarkan evaluasi akan dilakukan secara serius jika terdapat kendala pada koordinasi pemerintahan. Sehingga menghambat layanan di tingkat desa, infrastruktur, hingga perizinan.
Erma menyatakan apabila target dalam visi-misi tidak tercapai, maka evaluasi total perlu dilakukan melalui mekanisme resmi seperti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
“Hingga saat ini, masukan dari masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masih sebatas opini setelah melihat berita. Kami tetap pada mekanisme DPR, yakni melihat target-target di LKPJ per mitra kerja. Itulah yang kami kuatkan,” pungkas Erma. (bahr/red)
