Restorasi Pagi, Mataraman.net – Tahun 2024 menjadi tahun yang penuh harapan sekaligus tantangan bagi perekonomian Indonesia, terutama dengan momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar. Dalam konteks ini, Pilkada bukan sekadar ajang demokrasi untuk memilih pemimpin daerah, tetapi juga sebuah kesempatan strategis untuk mengevaluasi dan merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Saat ini, perekonomian Indonesia dihadapkan pada berbagai dinamika, mulai dari ketidakpastian global hingga isu-isu domestik seperti inflasi yang terus meningkat dan ketimpangan ekonomi yang menganga. Melihat dari sisi politik, para calon pemimpin daerah diharapkan dapat menjawab tantangan ini dengan visi dan misi yang jelas serta strategi yang terukur.
Dalam survei yang dilakukan oleh BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 berada di angka 5,2%, yang menunjukkan adanya daya tahan meski banyak negara lain mengalami penurunan pertumbuhan akibat resesi global. Namun, di balik angka tersebut, banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait dengan daya beli masyarakat yang semakin menipis akibat inflasi. Menurut laporan BPS, tingkat inflasi di Indonesia mencapai 4,5% pada tahun 2023, dengan sektor pangan menjadi penyumbang terbesar dalam angka ini. Di tengah kondisi ini, masyarakat yang tergolong dalam kategori rentan semakin merasakan dampak dari kenaikan harga barang, sehingga potensi terjadinya ketidakpuasan sosial meningkat, terutama menjelang Pilkada.
Di sisi lain, data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan adanya peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat yang mencapai Rp1,2 juta per bulan, tetapi disparitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih terlihat jelas. Hal ini menciptakan tantangan bagi pemimpin daerah terpilih untuk merumuskan kebijakan yang inklusif dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang berada di daerah terpencil. Masyarakat menantikan calon pemimpin yang tidak hanya fokus pada janji-janji politik, tetapi juga berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan yang berorientasi pada pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Tantangan lebih lanjut muncul dari sektor pertanian yang tetap menjadi tulang punggung perekonomian, terutama di daerah-daerah yang akan menggelar Pilkada. Dengan adanya ancaman perubahan iklim, ketidakpastian harga komoditas, dan pergeseran kebijakan pemerintah, para calon pemimpin daerah perlu memperhatikan bagaimana cara memperkuat sektor ini agar tetap berdaya saing. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung petani lokal dan memperbaiki rantai pasokan pangan menjadi krusial dalam menciptakan ketahanan pangan yang solid.
Pilkada 2024 bukan hanya menjadi ajang untuk memilih pemimpin, tetapi juga sebagai momen bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan yang akan memengaruhi perekonomian daerah dan nasional. Dalam hal ini, penting bagi para calon pemimpin untuk memiliki strategi yang matang dan berbasis data, sehingga mereka dapat mengatasi permasalahan yang ada dengan lebih efektif. Rakyat berhak mendapatkan pemimpin yang tidak hanya mengandalkan retorika, tetapi juga memiliki rekam jejak yang jelas dalam menangani isu-isu krusial seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketahanan pangan.
Melihat dari berbagai sudut pandang ini, mari kita telusuri lebih dalam bagaimana kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2024 akan dipengaruhi oleh Pilkada yang akan datang, serta dampak dan harapan yang dapat diukir bersama untuk masa depan yang lebih baik.
Konteks Ekonomi Global dan Domestik
Di tingkat global, perekonomian Indonesia harus menghadapi tantangan yang cukup berat, seperti fluktuasi harga energi, dampak dari kebijakan moneter yang ketat di negara-negara maju, serta risiko resesi yang mengancam banyak negara. Menurut laporan BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2023 tercatat mencapai 5,2%, namun angka ini masih jauh dari target pemerintah yang sebesar 5,5%. Sektor-sektor yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, seperti industri pengolahan, perdagangan, dan jasa, perlu didorong lebih lanjut untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Berdasarkan data BPS 2023, inflasi mencapai 4,5%, di mana kelompok makanan dan minuman memberikan kontribusi signifikan terhadap angka inflasi ini. Masyarakat merasakan dampak langsung dari harga bahan pokok yang terus meningkat, terutama bagi mereka yang tergolong dalam kelompok ekonomi rendah. Hal ini menjadi tantangan bagi calon kepala daerah untuk merumuskan kebijakan yang dapat mengendalikan harga dan melindungi daya beli masyarakat.
Analisis Data Sosial Ekonomi
Laporan Susenas 2023 mencatat bahwa rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat Indonesia meningkat menjadi Rp1,2 juta per bulan. Namun, meskipun ada peningkatan, masih terdapat ketimpangan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di wilayah urban, pengeluaran rata-rata mencapai Rp1,6 juta, sedangkan di daerah pedesaan hanya sekitar Rp800 ribu. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa tidak semua daerah merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang ada, dan menciptakan tantangan bagi pemimpin daerah terpilih untuk mengatasi perbedaan ini.
BPS juga melaporkan bahwa tingkat kemiskinan pada tahun 2023 berada di angka 9,5%, dengan jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 26,36 juta jiwa. Meski angka kemiskinan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, banyak di antara masyarakat yang tergolong rentan terhadap kemiskinan, yakni sekitar 14,6% dari total populasi. Data ini menjadi sinyal bagi para calon pemimpin untuk menghadirkan program-program yang dapat mengatasi masalah ini, seperti peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan, sehingga masyarakat memiliki peluang yang lebih baik untuk meningkatkan taraf hidup mereka.
Ketahanan Pangan dan Kebijakan Pertanian
Dalam konteks ketahanan pangan, data BPS menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor yang krusial bagi perekonomian Indonesia. Meskipun terjadi peningkatan produksi beberapa komoditas pertanian, tantangan seperti perubahan iklim, hama, dan kebijakan yang tidak konsisten menjadi hambatan besar. Inflasi di sektor pangan pada tahun 2023 mencapai 5,8%, dengan kenaikan harga yang signifikan pada komoditas pokok seperti beras dan minyak goreng. Oleh karena itu, calon kepala daerah perlu memprioritaskan program ketahanan pangan, termasuk memperbaiki infrastruktur distribusi dan memberikan dukungan bagi petani lokal.
Sebagai contoh, melalui kebijakan pasar murah dan penyuluhan pertanian, pemimpin daerah dapat membantu memastikan harga pangan tetap terjangkau dan stabil. Selain itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam pertanian untuk meningkatkan hasil dan efisiensi produksi. Dengan demikian, ketahanan pangan bisa terjamin, dan masyarakat tidak lagi bergantung pada impor.
Harapan dan Tantangan di Era Pilkada
Pilkada 2024 merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk menilai dan memilih pemimpin yang dapat mewujudkan visi dan misi mereka dalam meningkatkan kesejahteraan. Namun, harapan tersebut harus dibarengi dengan komitmen nyata dari calon pemimpin untuk merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi menjadi sangat penting. Melalui dialog yang terbuka dan transparan, calon pemimpin diharapkan dapat memahami tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan merumuskan kebijakan yang tepat.
Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana menjamin bahwa program-program yang diusulkan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi memiliki dampak yang berkelanjutan. Pemimpin terpilih harus mampu menjelaskan dan menjamin bahwa kebijakan yang mereka luncurkan akan terus berlanjut dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik di tingkat lokal maupun global.
Tahun 2024 menjadi titik penting bagi perekonomian Indonesia di tengah dinamika politik yang berlangsung. Data dari BPS dan Susenas menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam beberapa aspek, tantangan yang kompleks tetap ada. Inflasi, ketimpangan ekonomi, dan masalah ketahanan pangan adalah isu-isu yang perlu dihadapi oleh pemimpin baru yang terpilih.
Masyarakat memiliki harapan besar terhadap pemimpin yang akan datang, yang diharapkan tidak hanya mampu mengatasi masalah jangka pendek tetapi juga merumuskan kebijakan yang berdampak positif dalam jangka panjang. Pilkada 2024 bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang menentukan arah masa depan perekonomian Indonesia. Dengan kebijakan yang tepat, partisipasi aktif masyarakat, dan dukungan dari berbagai pihak, Indonesia dapat mengukir langkah maju yang berkelanjutan menuju kesejahteraan yang lebih baik.
Penulis :
Imam Mustakim
Wasekjen DPP Petani NasDem, Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Tulungagung
Discussion about this post