Kunjungan ke Trenggalek, Mensos Gus Ipul Ingin Terus Perbaiki DTSEN
Trenggalek, Mataraman.net – Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan untuk ingin terus memperbaiki Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan menggandeng berbagai pihak. Hal itu ia sampaikan saat kunjungan di Kabupaten Trenggalek, Minggu (29/3/2026).
Gus Ipul menerangkan memang sengaja datang ke Trenggalek untuk bertemu dengan Bupati Trenggalek dan segenap masyarakat. Termasuk operator desa, kepala desa, para kepala dinas, Forkopimda, DPRD sampai pendamping-pendamping Kementerian sosial.
“Intinya kita ingin berkolaborasi. Saya berterima kasih karena Kabupaten Trenggalek termasuk yang sangat peduli terhadap data. Ya, sudah ada mekanisme yang dibuat, sudah ada upaya-upaya yang nyata dalam memberikan data yang akurat itu,” ujar Gus Ipul di Pendopo Manggala Praja Nugraha.
Gus Ipul mengakui memang Kemensos RI masih perlu untuk pertajam supaya datanya ini sama, baik yang pusat, provinsi maupun daerah. Maka, Presiden menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2025, sehingga tidak ada lagi lembaga selain Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengelola data.
“Kami selain itu tugasnya selain BPS adalah membantu pemutakhiran. Nah, saya bersama Pak Bupati ingin melakukan satu langkah yang sistematis terkoordinasi dalam rangka pemutakhiran,” ulasnya.
Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nasional, Jakarta ini menambahkan data itu dinamis, setiap hari ada yang meninggal. Pun juga setiap hari ada yang lahir, yang menikah, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas sehingga butuh kerjasama berbagai pihak.
“Untuk itu ini perlu koordinasi sinkronisasi baik dari RT, RW, dusun, desa, lewat musyawarah, kelurahan, ke dinsos, ditandatangani bupati nanti naik ke atas,” bebernya.
Ia menambahkan, pihak-pihak ini adalah yang strategis dalam menghadirkan data. Disamping itu nuga mengundang partisipasi masyarakat lewat saluran-saluran yang dbuat. Supaya bantuan-bantuan pemerintah baik bansos maupun subsidi sosial itu bisa diterima mereka yang berhak.
“Sebab sebagaimana kita maklumi di tengah hari ya bantuan-bantuan kita sebagian itu masih tidak berhasil diperkirakan untuk PKH itu 45% tidak tepat sasaran. Oke, kita terus koordinasi, terus perbaiki dan mudah-mudahan dengan data yang akurat itu intervensinya tepat sasaran. Lalu berdampak di lapangannya,” ulasnya.
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2022-2027 ini menerangkan sekarang yang terjadi pekerjaan rumah adalah bagaimana yang di invisible people.
Yaitu mereka yang penderitaannya tidak tampak, Gus Ipul mengaku mereka yang belum berdata mereka yang belum beruntung. Karena belum terbawa oleh proses pembangunan mereka yang tersisihkan selama ini yang ada di sekitar.
“Kita bisa rangkul, kita bisa data agar mereka dapat perlindungan sosial dan sekaligus juga dapat pemberdayaan sosial dari pemerintah maupun dari non government. Agar mereka bisa menjadi keluarga yang punya masa depan. Anaknya bisa sekolah sampai selesai, keluarganya bisa keluarga yang lebih mandiri dan berdaya,” tandasnya.
Senada, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, menyampaikan keberadaan Posko Gertak yang telah beroperasi sejak tahun 2016 menjadi tumpuan utama dalam menghimpun data kemiskinan di daerah. Namun, tantangan terbesar saat ini adalah sinkronisasi data daerah agar selaras dengan standar nasional.
“Pekerjaan rumah kita sekarang adalah bagaimana data itu nanti bisa terintegrasi dengan pusat, dalam hal ini melalui BPS,” ujar Bupati yang akrab disapa Mas Ipin tersebut.
Untuk mempercepat proses integrasi tersebut, Mas Ipin mengaku telah menjalin komunikasi intensif dengan pihak BPS. Ia berencana menempatkan petugas khusus dari BPS di Posko Gertak agar sistem pelaporan data dapat berjalan secara selaras dan seketika (real-time).
Selain di tingkat kabupaten, penguatan data juga dilakukan hingga ke unit pemerintahan terkecil. Bupati meminta seluruh Kepala Desa di Trenggalek untuk membentuk tim operator khusus yang bertugas mengoperasikan sistem pemutakhiran data secara berkala.
Ia menjelaskan sistem transosial bersifat dinamis dan terus berubah setiap waktu, sehingga verifikasi lapangan mutlak diperlukan. Menurutnya, pemutakhiran data sangat penting agar bantuan tidak salah sasaran akibat perubahan status sosial ekonomi warga.
Menghapus Fenomena ‘Invisible Man’
Dalam kesempatan tersebut, Mas Ipin juga menyoroti kendala administratif yang dialami warga lansia. Ia mengungkapkan masih banyak warga lanjut usia, khususnya yang lahir pada tahun 1930-an, yang hingga kini belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Ketiadaan identitas resmi ini membuat mereka tidak terdeteksi oleh sistem negara, sehingga sulit mendapatkan hak-hak sosialnya.
“Makanya sekarang kita lebih masifkan lagi layanan ke desa-desa setiap minggu sekali untuk melakukan perekaman KTP. Karena kalau belum terdata ya jadi invisible men. Terdata saja belum, bagaimana mau dapat bantuan,” tegas Mas Ipin.
Dengan jemput bola layanan administrasi kependudukan ini, Pemerintah Kabupaten Trenggalek berharap seluruh warga prasejahtera dapat masuk ke dalam basis data resmi. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Sosial agar data kemiskinan daerah terkumpul secara akurat dan terintegrasi secara nasional. (bahr/red)
