Tulungagung, Mataraman.net – Dana Desa (DD) yang menjadi sumber pemasukan pemerintah desa kini terpotong drastis gegara Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Dulu per desa mendapatkan DD dari rentang Rp 600 juta hingga Rp 1 miliar, saat ini tinggal Rp 276-373 juta di Tulungagung.
Kabid Bina Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Tulungagung, Reza Zulkarnain menerangkan penurunan tersebut gegara adanya KDMP. Sehingga total DD bagi 257 desa se-Tulungagung senilai Rp 86,659 miliar.
“Iya sangat turun drastis karena terpotong KDMP. Bila ada dari 600 juta berarti turunnya 60 sampai 70 persen,” Reza Zulkarnain, Rabu (14/1/2026).
Ia mengaku untuk 2026 ini alokasi dana desa itu tidak dijadikan satu dengan KDMP. KDMP tidak masuk ke Dana Desa yang keluar dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Dana Desa, melainkan ada dana tersendiri.
“Jadi tidak masuk Dana Desa itubada sendiri hitungannya,” imbuhnya.
Soal keluhan kepala desa, Reza menambahkan untuk program-programnya masih sama kurang lebih tahun yang lalu. Yaitu selaras dengan prioritas Dana Desa 2026 dirancang untuk mempercepat dampak pembangunan di tingkat akar rumput.
Yakni dengan fokus kepada manusia (penanganan kemiskinan dan kesehatan), ketahanan (pangan, iklim, ekonomi), sampai infrastruktur (fisik dan digital).
“Untuk kemiskinan ekstrem berupa BLT, penguatan desa iklim dan tangguh bencana, peningkatan pelayanan kesehatan menekan stunting. Lalu lumbung pangan, dukungan implementasi koperasi desa merah putih. Pembangunan infrastruktur melalui , kemudian pembangunan infrastruktur digital,” bebernya.
Sementara untuk skema pencairan Dana Desa tersebut, Reza mengaku ketentuan berapa termin belum ada informasi resmi dari pusat. Sementara untuk sisa DD senilai Rp 1,9 miliar karena dari menteri keuangan, untuk 2025 tidak ada pencairan lagi di tahun 2026.
“Itu akan kembali ke APBN tidak hangus, kalau hangus itu hilang,” paparnya.
Berbeda dengan Alokasi Dana Desa (ADD) di Tulungagung mengalami penambahan sedikit sekitar 15 sampai 16 miliar untuk 2026. Sehingga saat ini anggarannya sekitar 141 miliar.
“ADD itu untuk operasional pemerintah desa, siltap, BPD, RT hingga RW,” pungkasnya. (bahr/red)
