Tulungagung, Mataraman.net – Ratusan massa yang tergabung dalam Pejuang Gayatri memenuhi depan Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung dengan membawa banyak tuntutan, Kamis (11/9/2025). Mereka menuntut transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) hingga kerusakan lingkungan.
Penasehat Hukum Pejuang Gayatri Tulungagung, Muhammad Ababil Mujadidyn menerangkan bahwa tuntutan pada hari ini adalah mengenai penegakan hukum. Lalu, reformasi birokrasi dan transparansi anggaran dari bersumber APBD.
“Tuntutan kami menyebut dengan A8 B3 C17. Poin A tuntutan warga dalam jangka waktu instan kebijakan yang dapat dieksekusi 2×24 jam. Artinya disini pemerintah dapat melaksanakan segera, jadi tidak menunggu lama,” ujar Muhammad Ababil Mujadidyn, Kamis (11/9/2025).
Pria yang kerap disapa Billy ini melanjutkan tuntutan yang dimaksud seperti halnya penegakan hukum terkait lingkungan hidup, perusakan galian C Ilegal. Pun juga tentang bangunan tanpa perda termasuk isu yang ada di Desa Ngepoh Kecamatan Tanggunggunung.
“Termasuk kemarin pada saat hearing Komisi A. Apakah bangunan tersebut sudah ada perdanya atau belum. Ternyata setelah kami minta jawabannya belum ada perda terkait penyediaan tanah makam,” ulasnya.
Dikatakannya, untuk poin B tuntutan warga jangka pendek prioritas yang bisa dieksekusi 2 minggu. Ini terkait dengan keluhan masyarakat di Desa Kalingentong Kecamatan Tanggunggunung.
Kemudian tuntutan pelayanan, akuntabilitas pejabat publik, meningkatkan peran pengawasan inspektorat daerah melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang profesional.
Lalu, tuntutan selanjutnya adalah pucuk pimpinan Tulungagung harus mengabaikan kepentingan politik sektarian. Karena yang dipertontonkan isu saat ini ada kerenggangan. Untuk itu, dari pejuang Gayatri menginginkan pimpinan yang harmonis sengkuyung satu sama lain agar Tulungagung menjadi lebih baik.
“Yang c tuntutan warga menengah ada 17 butir yang kami soroti mengenai birokrasi. Transapansi keuangan, pelayanan yang melibatkan usaha lokal meningkatkan UMKM dan kesenian daerah sebagai ciri khas kebanggaan Tulungagung,” imbuhnya.
Terpisah, Ketua DPRD Tulungagung, Marsono mengungkapkan aksi demonstrasi ini termasuk wajar. Karena di era demokrasi ini terbuka lebar bagi seluruh masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi.
Selain itu, Marsono mengaku DPRD memiliki tugas yaitu menampung aspirasi yang perlu dihindari masyarakat secara luas. Ada hal yang menyangkut dari tujuan yang tidak disadari bersama ada anarkis yang tidak perlu.
“Jadi kalau masyarakat secara umum dari mana pun siapapun menyampaikan aspirasi itu adalah hal yang wajar. Yang perlu kita hindari adalah hal hal yang menyimpang dari tujuan,” beber Marsono.
Politikus PDIP ini menambahkan sebetulnya pihaknya sudah membuka kran-kran atau forum diskusi bersama. Termasuk sudah ada memfasilitasi ruang aspirasi juga.
“Intinya DPRD memberikan apresiasi mereka dalam semua yang datang di DPRD. Tujuan menyampaikan pendapat, kita juga harus memahami bersama tupoksi kami cuma 3, legesi, kontrol, budgeting,” ulas Marsono. (bahr/red)
