Trenggalek, Mataraman.net – Untuk Sekolah Rakyat (SR), Pemkab Trenggalek akhirnya menyiapkan lahan seluas 7 hektar di dekat Pasar Basah. Sedangkan untuk lokasi sementara, proses belajar mengajar bisa memanfaatkan lahan Balai Pelatihan Kerja (BLK) Dinas Perindustrian di Kelurahan Ngantru.
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin menerangkan bahwa saat ini kepastian Sekolah Rakyat akan ditempatkan di sebelah timur Pasar Basah Trenggalek. Tepatnya di perbatasan Kelurahan Sumbergedong dan Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek.
“Sekolah Rakyat di sebelah Pasar basah yang berhimpitan sama tanah yang kita hibahkan ke Kejaksaan. Luasnya sekitar 7 hektare,” ujar Mochamad Nur Arifin usai Rapat Paripurna di DPRD Trenggalek, Selasa (8/7/2025).
Mas Ipin, sapaan akrabnya ini menerangkan tahun ini sudah mulai penjaringan. Akan tetapi nanti arahan untuk sudah berjalan atau belum, masih menunggu pemerintah pusat.
“Yang penting kita sudah menyiapkan dengan ke BLK atau Kantor Dinas Perindustrian sudah mulai dikosongkan. Nanti Dinas Perindustrian geser ke kantor PU,” tambahnya.
Bupati muda yang hobi bermain sepak bola ini mengatakan bahwa proses pembelajaran awal akan dilakukan di BLK. Sembari menunggu pembangunan sekolah rakyat nanti sudah bisa selesai di dekat Pasar Basah Trenggalek.
“Karena nanti Kita masih punya kewajiban untuk tanah yang disiapkan sudah siap harus siap bangun. Kita masih melakukan pengurukan karena sebagian besar masih tanah basah tanah sawah,” ulasnya.
Ia menambahkan yang bisa bersekolah di Sekolah Rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo, tentu dari kalangan warga miskin ekstrem. Saat ini akan membuka rombel SD SMP dan SMA.
Sementara ini proses pembelajaran pertama akan kita lakukan di BLK, dan kurikulum yang digunakan fleksibel kurikulum. Jadi mengambil kredit semester, masuk tidak harus di masa pembelajaran Juni-Juli.
“Nah nini akan menjawab terkait dengan putus sekolah karena ada yang kadang yang bukan karena apa. Tapi mereka menunggu bekerja, kan lulus SMP tak mau melanjutkan SMA, teeus kemudian mau masuk sudah telat,” paparnya.
Disinggung kapan pembangunan, Mas Ipin belum bisa memastikan tanggal dan tahunnya. Sebab semua keputusan berada di tangan pemerintah pusat yang berwenang.
“Ya saya tidak berani mendahului kerso (kehendak) ya terserah pusat. Yang penting Kalau kita diminta dokumen dan di survei kita siapkan,” tandasnya. (bahr/red)
